PONTIANAK – Harapan seorang ibu kandung untuk mendapatkan kepastian hukum atas identitas anaknya hingga kini belum terwujud. Hampir tiga tahun sejak laporan dugaan pemalsuan akta kelahiran disampaikan kepada Polda Kalimantan Barat, perkara tersebut disebut masih belum menunjukkan kepastian penyelesaian, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan perkara yang dilaporkan.
Kasus ini bermula pada Mei 2013 ketika pelapor melahirkan seorang anak perempuan bernama Syarifah Meisya Aqila. Menurut keterangan pelapor, beberapa bulan setelah kelahiran, seorang kerabat bernama Syarif Taufik Akbar beberapa kali datang menjenguk bayi tersebut dan menyampaikan keinginan untuk mengasuh sang anak.
Pelapor menuturkan, permohonan tersebut disampaikan dengan alasan pasangan tersebut belum memiliki keturunan dan berharap kehadiran anak itu dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Saat itu, pelapor mengaku memperoleh jaminan bahwa anak akan diperlakukan layaknya anak sendiri tanpa menghilangkan identitas orang tua kandungnya.
Setelah melalui musyawarah keluarga yang cukup panjang, ayah kandung yang semula menolak akhirnya memberikan persetujuan atas dasar hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya.
Sejak anak berusia sekitar satu tahun, pengasuhan dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan. Namun, menurut pelapor, dirinya bersama suami tetap rutin datang hampir setiap hari untuk menyusui, menjenguk, dan memastikan tumbuh kembang anak dalam kondisi baik.
Selama bertahun-tahun hubungan kedua keluarga disebut berjalan harmonis. Bahkan ketika rumah tangga orang tua kandung sempat mengalami perceraian pada 2017 dan kembali rujuk pada 2019, komunikasi antarkedua belah pihak masih tetap terjalin.
Namun keadaan berubah secara drastis pada 28 November 2022. Saat itulah pelapor mengaku baru mengetahui bahwa akta kelahiran anak kandungnya telah diterbitkan dengan mencantumkan nama pasangan lain sebagai ayah dan ibu.
Merasa identitas hukum anaknya telah berubah tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya, sehari kemudian, yakni 29 November 2022, pelapor mengambil kembali anak tersebut.
Menurut pelapor, berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan. Ia meminta agar akta kelahiran yang dipermasalahkan dibatalkan atau diperbaiki sesuai identitas orang tua biologis. Namun hingga batas waktu yang diberikan, penyelesaian tersebut disebut tidak pernah terealisasi.
Hak Anak Disebut Ikut Terdampak
Persoalan administrasi kependudukan tersebut, menurut pelapor, tidak hanya berdampak pada dirinya sebagai orang tua, tetapi juga terhadap hak-hak anak.
Pelapor mengaku mengalami kesulitan ketika hendak memindahkan anak ke sekolah lain karena data pada surat keterangan kelahiran berbeda dengan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran. Perbedaan data tersebut menyebabkan proses administrasi pendidikan menjadi terhambat.
Akibat persoalan itu, pelapor menyatakan anaknya kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan secara normal dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Tidak berhenti sampai di situ, pelapor mengaku masih memberikan kesempatan sekitar delapan bulan kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Namun upaya tersebut disebut tidak membuahkan hasil.
Sebaliknya, sengketa kemudian berkembang menjadi persoalan hak asuh yang melibatkan berbagai lembaga perlindungan anak hingga aparat penegak hukum.
Berlanjut ke Perkara Pidana Lain
Konflik yang semakin memanas akhirnya memunculkan perkara pidana lain. Pelapor mengaku sempat dilaporkan atas dugaan perusakan rumah pihak yang sebelumnya mengasuh anak tersebut.
Perkara tersebut kemudian diproses hingga persidangan dan, berdasarkan keterangan pelapor, berakhir dengan putusan bebas.
Meski demikian, pelapor menilai substansi utama persoalan, yakni dugaan perubahan identitas anak melalui penerbitan akta kelahiran, belum memperoleh penyelesaian hukum yang memadai.
Laporan Sejak Agustus 2023, Penyidikan Dinilai Berlarut-larut
Pada 10 Agustus 2023, pelapor secara resmi membuat laporan ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pemalsuan akta kelahiran.
Selama proses penyidikan berlangsung, menurut pelapor, penyidik telah memeriksa dirinya, pihak terlapor, sejumlah saksi, maupun saksi ahli.
Namun demikian, pelapor menilai proses penyidikan berlangsung cukup lama. Ia mengaku beberapa kali menghadapi pergantian penyidik yang menangani perkara tersebut sehingga proses hukum dinilai berjalan lambat.
Bahkan, menurut informasi yang diperoleh pelapor, perkara tersebut dikabarkan telah melalui tahapan gelar perkara dan disebut telah mengarah pada penetapan tersangka. Namun hingga kini pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan hukum perkara tersebut.
Merasa penanganan perkara berjalan terlalu lama, pelapor bersama suaminya kemudian mengajukan pengaduan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.
Pengaduan tersebut, menurut pelapor, telah ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi oleh pihak yang berwenang.
Menyangkut Hak Fundamental Anak
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak dasar seorang anak atas identitas hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Identitas hukum merupakan salah satu hak fundamental setiap anak yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, hingga berbagai pelayanan publik.
Apabila dalam proses peradilan nantinya terbukti terjadi pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, maka penyelesaiannya akan mengikuti ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menunggu Kepastian Hukum
Hingga pertengahan tahun 2026, perkara yang dilaporkan tersebut masih dalam proses hukum dan belum berkekuatan hukum tetap.
Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan, mengingat persoalan yang dipersoalkan tidak hanya menyangkut sengketa antarindividu, tetapi juga berkaitan dengan identitas hukum serta masa depan seorang anak.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam laporan maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas substansi pemberitaan.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menggunakan hak jawab maupun hak klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan independensi pemberitaan.
(Tim Investigasi DPD ASWIN Kalimantan Barat)
0 Komentar