Pontianak – Perjuangan seorang ibu di Kota Pontianak untuk mendapatkan kepastian hukum atas dugaan pemalsuan data administrasi kependudukan terhadap anak kandungnya masih terus berlanjut. Hampir tiga tahun sejak laporan dibuat, pelapor mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
Kasus ini dilaporkan pada 10 Agustus 2023 setelah pelapor menduga adanya perubahan data dalam dokumen kependudukan anak kandungnya yang dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Berdasarkan informasi dan kronologi yang diterima media, peristiwa bermula pada tahun 2013, saat seorang anak perempuan bernama Syarifah Meisya Aqila dilahirkan.
Beberapa waktu setelah kelahiran, seorang kerabat keluarga bernama Syarif Taufik Akbar disebut meminta izin untuk mengasuh anak tersebut dengan alasan ingin merawat dan membesarkannya seperti anak sendiri.
Pada awalnya, pihak keluarga kandung mengaku keberatan. Namun setelah adanya komunikasi dan komitmen bahwa hubungan serta identitas orang tua kandung tidak akan dihilangkan, akhirnya keluarga memberikan izin pengasuhan.
Selama bertahun-tahun, hubungan antara keluarga kandung dan pihak pengasuh berjalan dengan baik. Namun situasi berubah ketika pada November 2022, ibu kandung mengaku terkejut setelah mengetahui adanya dokumen Akta Kelahiran yang mencantumkan nama orang tua lain sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut.
Merasa haknya sebagai orang tua kandung dirugikan, pelapor kemudian meminta agar data dalam dokumen tersebut diperbaiki sesuai dengan fakta dan identitas sebenarnya. Namun, upaya tersebut disebut belum mendapatkan penyelesaian.
Akibat adanya perbedaan data antara dokumen kelahiran dan akta yang diterbitkan, pelapor mengaku muncul berbagai kendala administrasi yang berdampak terhadap kepentingan anak, termasuk dalam proses pengurusan dokumen pendidikan.
Pertanyakan Proses Hukum
Pelapor kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan membuat laporan pada 10 Agustus 2023. Harapannya, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan kepastian atas dugaan adanya penyimpangan dalam penerbitan dokumen kependudukan tersebut.
Namun hingga pertengahan tahun 2026, atau hampir tiga tahun sejak laporan dibuat, pelapor mengaku masih menunggu perkembangan penanganan perkara.
Pelapor mempertanyakan bagaimana proses penerbitan dokumen kependudukan tersebut dapat terjadi apabila sebelumnya tidak ada persetujuan dari orang tua kandung maupun proses hukum pengangkatan anak yang sah.
Minta Penegakan Hukum Transparan
Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi negara yang harus berisi data benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perubahan data kependudukan harus melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam proses penerbitan dokumen ditemukan adanya data palsu, keterangan tidak benar, atau penggunaan dokumen yang tidak sesuai fakta, maka hal tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku.
Pelapor berharap aparat penegak hukum dapat segera memberikan kejelasan dan melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, serta berkeadilan.
"Kami hanya ingin kebenaran dan kepastian hukum. Ini bukan hanya soal dokumen, tetapi menyangkut hak identitas seorang anak dan hak orang tua kandung yang harus dihormati," ujar pelapor.
Kasus ini menjadi perhatian mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak identitas anak serta pengawasan administrasi kependudukan agar tidak terjadi penyalahgunaan data yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Fredy Legito)
0 Komentar