JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani mempertanyakan lonjakan signifikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN 2025 dan 2026.
Sorotan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026 yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (15/6/2026), saat Arsul Sani mengajukan pertanyaan kepada Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah.
Dalam persidangan itu, Arsul menguraikan bahwa total anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai sekitar Rp724,262 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp71 triliun dialokasikan untuk program MBG yang bersumber dari sektor pendidikan.
Namun pada APBN 2026, anggaran pendidikan meningkat menjadi sekitar Rp769 triliun. Di sisi lain, alokasi program MBG yang kembali bersumber dari pos pendidikan melonjak tajam hingga mencapai sekitar Rp268 triliun.
“Memang ada kenaikan anggaran pendidikan sekitar Rp45 triliun menjadi Rp769 triliun, tetapi dengan alokasi MBG sebesar Rp268 triliun,” ujar Arsul dalam persidangan, sebagaimana dikutip dari siaran resmi MK.
Arsul menilai lonjakan tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait dampaknya terhadap fungsi-fungsi lain dalam sektor pendidikan.
“Kalau logical thinking-nya, ini berarti ada fungsi-fungsi pendidikan yang alokasi anggarannya dikurangi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dasar pertanyaan lanjutan dari Arsul kepada pemerintah mengenai dasar kebijakan peningkatan alokasi MBG yang dibebankan pada anggaran pendidikan, serta implikasinya terhadap struktur pembiayaan sektor pendidikan nasional.
Dalam keterangannya, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa program pemenuhan gizi melalui MBG merupakan bagian dari operasional pendidikan. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk penyimpangan anggaran, melainkan intervensi teknokratis berbasis data dan kebutuhan lapangan.
Namun demikian, Arsul meminta penjelasan tambahan terkait rasionalitas kenaikan signifikan anggaran MBG dari tahun 2025 ke 2026, terutama dalam konteks prinsip efisiensi dan keberimbangan alokasi fungsi pendidikan.
Program MBG sendiri turut menjadi objek pengujian dalam beberapa permohonan uji materiil, termasuk perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026, yang mempersoalkan ketentuan dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026.
Para pemohon menilai terdapat potensi ketidakjelasan norma dalam penggunaan anggaran pendidikan, khususnya terkait perluasan makna “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” yang dinilai dapat membuka ruang pengalihan alokasi anggaran ke program yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses pendidikan formal.
Mereka juga menyoroti potensi dampak fiskal, yakni berkurangnya ruang anggaran untuk peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana pendidikan, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di sisi lain, para pemohon merujuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan harus digunakan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional secara langsung.
Dengan demikian, persidangan ini kembali menegaskan pentingnya kejelasan batasan kebijakan fiskal pendidikan, agar tidak terjadi pergeseran fungsi anggaran yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi APBN.
Fredy Legito
0 Komentar