PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat akses keuangan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka Rapat Pleno TPAKD Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, percepatan inklusi keuangan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang mudah, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“TPAKD harus menjadi penggerak utama dalam mempercepat inklusi keuangan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses permodalan, perlindungan keuangan, dan layanan jasa keuangan yang lebih mudah,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan, keberadaan TPAKD tidak hanya sebatas forum koordinasi antar lembaga, tetapi harus mampu menghasilkan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh layanan keuangan formal, baik untuk kebutuhan usaha, permodalan, maupun pengembangan ekonomi keluarga.
Dorong Ekonomi Masyarakat Melalui Akses Keuangan Inklusif
Ria Norsan menilai akses keuangan yang semakin terbuka dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membutuhkan dukungan berupa kemudahan akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Melalui TPAKD, pemerintah daerah bersama sektor keuangan diharapkan dapat menghadirkan berbagai inovasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.
“Peningkatan akses keuangan bukan hanya soal mendapatkan layanan perbankan, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami, menggunakan, dan memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
TPAKD Jadi Wadah Sinergi Pemerintah dan Sektor Keuangan
Dalam pelaksanaan tugasnya, TPAKD memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi hambatan akses keuangan, menyusun program percepatan inklusi keuangan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri jasa keuangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap melalui penguatan TPAKD, semakin banyak masyarakat yang dapat terhubung dengan layanan keuangan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi.
Rapat pleno tersebut menjadi momentum evaluasi dan penguatan program TPAKD Semester I Tahun 2026 agar berbagai kebijakan yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, akses keuangan di Kalimantan Barat diharapkan semakin inklusif dan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fredy Legito
0 Komentar