Jakarta, 9 Juni 2026 – Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan kondisi fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Sherly menyampaikan bahwa daerahnya mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu menjamin pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sampai akhir tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah kepala daerah, Senin (8/6).
Menurut Sherly, kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah pusat memang membantu daerah dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan yang sedang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan arus kas untuk membayar gaji PPPK.
"Kami memberikan apresiasi atas relaksasi yang diberikan, tetapi permasalahan utama kami belum selesai. Saat ini kami tidak memiliki cash flow yang cukup untuk membayar gaji PPPK sampai akhir tahun," ujar Sherly dalam rapat tersebut.
Sherly menjelaskan bahwa kondisi fiskal Provinsi Maluku Utara saat ini cukup berat. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah provinsi hanya sekitar Rp960 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan belanja pegawai melampaui jumlah DAU yang diterima daerah.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, menurut Sherly, penyaluran DBH yang belum sepenuhnya diterima daerah turut mempersempit ruang fiskal yang tersedia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak meminta pemerintah pusat membayarkan gaji PPPK. Yang dibutuhkan daerah adalah pengembalian sebagian Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera mendapatkan solusi, maka pemerintah daerah akan terpaksa mengorbankan belanja pembangunan dan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Padahal, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, Sherly juga menyoroti semakin terbatasnya ruang inovasi pemerintah daerah. Ia menilai banyak kewenangan strategis yang kini berada di tangan pemerintah pusat sehingga daerah kesulitan mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kondisi fiskal.
Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa terdapat 39 pemerintah daerah di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa, yakni kesulitan membayar gaji PPPK karena tingginya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menyebut beberapa daerah yang mengalami tekanan fiskal cukup berat, di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65 persen dari APBD. Sementara itu, Kabupaten Donggala mencatat belanja pegawai sebesar 53,1 persen dan Kabupaten Sigi mencapai sekitar 60 persen.
Menurut Tito, pemerintah perlu mencari solusi bagi daerah-daerah tersebut, salah satunya melalui skema penambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah pusat sendiri terus mendorong agar porsi belanja pegawai daerah dapat ditekan sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yakni maksimal 30 persen dari total APBD.
Persoalan kemampuan daerah dalam membayar gaji PPPK kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan DPR RI. Diperlukan formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai, keberlangsungan pembangunan daerah, serta kesehatan fiskal pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Thifal Nw | Fredy Legito
0 Komentar