Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi sekaligus refleksi atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap aksi kriminalitas jalanan, khususnya begal dan premanisme, yang masih menjadi tantangan serius dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman.
Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Michael Situmeang, menegaskan bahwa keamanan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, maupun masyarakat umum.
"FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Menciptakan ruang publik yang aman dari aksi begal dan premanisme adalah tujuan bersama yang harus diperjuangkan secara kolektif," ujar Michael Situmeang didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Berry Sitohang, serta jajaran kader GMNI Sumut.
Menurutnya, maraknya tindak kriminalitas tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Dibutuhkan langkah nyata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah berkembangnya ruang gerak para pelaku kejahatan.
Sebagai tindak lanjut hasil diskusi, GMNI Sumut berencana turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan edukasi dan kampanye kesadaran hukum guna mendorong partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman serta tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya praktik-praktik kriminal dan premanisme.
Dalam kesempatan tersebut, DPD GMNI Sumut juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan aparat kepolisian, khususnya Polda Sumatera Utara dan jajaran, dalam memberantas pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.
Michael menilai aparat penegak hukum harus tetap bertindak profesional, tegas, dan terukur terhadap setiap pelaku kriminal yang membahayakan keselamatan masyarakat.
"Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto. Karena itu, kami mendukung aparat kepolisian untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa, raga, maupun harta benda masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumut, Berry Sitohang, menyampaikan bahwa organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penanggulangan kriminalitas.
Menurutnya, hasil FGD tersebut tidak hanya berhenti pada diskusi semata, melainkan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan atau policy paper yang nantinya disampaikan kepada pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum.
Dokumen tersebut akan memuat berbagai hasil kajian terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab masih tingginya angka kriminalitas dan premanisme, sekaligus menawarkan sejumlah solusi yang dapat diterapkan secara kolaboratif.
"Kami ingin memberikan kontribusi konkret melalui rekomendasi yang berbasis kajian. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, GMNI akan terus membersamai aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan kriminalitas dan premanisme," ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kristianus Dachi menyoroti faktor sosial dan ekonomi yang kerap menjadi pemicu munculnya perilaku kriminal di tengah masyarakat. Meski pemerintah dan aparat telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan, menurutnya upaya edukasi dan pembinaan tetap menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Ia menilai generasi muda perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan-kegiatan positif sehingga tidak terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum.
"Sebagai mahasiswa, kami memiliki peran untuk terus memberikan penyadaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa tindakan kriminal dan premanisme bukanlah jalan yang benar. Banyak cara yang lebih positif dan produktif untuk menunjukkan jati diri serta membangun masa depan," tegas Kristianus.
Melalui kegiatan ini, GMNI Sumatera Utara berharap lahirnya sinergi yang semakin kuat antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta bebas dari aksi kriminalitas dan premanisme.
FGD tersebut juga menjadi penegasan bahwa pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta komitmen bersama untuk menjaga keamanan sebagai hak fundamental setiap warga negara.
Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan dan rasa aman di tengah masyarakat semakin terwujud.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar