Breaking News

Gelar OTT Lanjutan, KPK Tangkap 5 ASN BPK Terkait Dugaan Suap Pemkab Muara Enim


Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam operasi lanjutan tersebut, KPK mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi senyap yang sebelumnya dilakukan KPK di Kabupaten Muara Enim.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut, di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Menurut Budi, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di sejumlah lokasi tersebut, total terdapat 11 orang yang diamankan oleh penyidik KPK.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Diduga Terkait Suap Temuan Audit

KPK menduga OTT tersebut berkaitan dengan pemberian suap dari sejumlah pihak di Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada oknum di lingkungan BPK. Dugaan suap itu disebut terkait hasil pemeriksaan atau temuan audit terhadap sejumlah proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah.

Meski demikian, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Jalani Pemeriksaan Intensif

Saat ini seluruh pihak yang diamankan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil lengkap operasi tangkap tangan tersebut kepada publik.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam mengungkap secara terang dugaan praktik suap yang diduga melibatkan oknum auditor dan pejabat daerah tersebut.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

Thifal Nw/ Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.