JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) menyatakan penolakan terhadap kebijakan penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026.
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, kebijakan penghentian operasional dapur MBG berpotensi memberikan dampak besar terhadap berbagai pihak yang selama ini bergantung pada keberlangsungan program tersebut.
GAPEMBI menilai kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga dapat memengaruhi rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemasok bahan pangan, hingga ribuan tenaga kerja yang bekerja dalam ekosistem dapur MBG.
“Penghentian operasional dapur MBG berpotensi memutus rantai pasok ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha dan tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari keberlangsungan program ini,” ujar Alven.
Selain persoalan ekonomi, GAPEMBI juga mempertanyakan kejelasan layanan MBG bagi kelompok penerima manfaat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk balita dan anak-anak yang tidak berada dalam sistem sekolah.
Menurut GAPEMBI, penghentian aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama libur sekolah belum memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme pelayanan bagi kelompok tersebut.
“Kalau sekolah libur dan pelayanan untuk siswa dihentikan, itu bisa dipahami. Tetapi bagaimana dengan balita dan anak-anak di daerah 3T? Mereka juga membutuhkan kepastian apakah tetap mendapatkan layanan atau tidak,” kata Alven.
Ia menilai isi SE BGN Nomor 12 Tahun 2026 masih menimbulkan pertanyaan karena menyebutkan SPPG diliburkan selama masa libur sekolah, namun tidak menjelaskan skema alternatif pelayanan bagi kelompok penerima manfaat di luar sekolah.
Selain itu, GAPEMBI juga mempertanyakan dasar kebijakan tersebut karena dinilai belum selaras dengan Surat Keputusan Kepala BGN terkait Petunjuk Teknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember 2025.
GAPEMBI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan penghentian operasional secara luas.
Sebelumnya, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa penghentian sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah dilakukan oleh BGN sebagai langkah evaluasi dan penataan terhadap SPPG.
Evaluasi tersebut mencakup kualitas dapur, kelayakan fasilitas, proses pengolahan makanan, standar kebersihan, aspek kesehatan, hingga peningkatan kualitas pangan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Namun, GAPEMBI berharap evaluasi tersebut tidak mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang telah terbentuk melalui program MBG.
Mereka mendorong pemerintah mencari pola kebijakan yang tetap menjaga standar kualitas program, tetapi tidak memutus mata rantai ekonomi petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja yang selama ini terlibat.
Fredy Legito
0 Komentar