Jakarta – Enam Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026). Rapat tersebut menjadi forum penyampaian capaian kinerja dan pelaksanaan program kerja Kementerian Keuangan hingga Mei 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan dihadiri jajaran pejabat Kementerian Keuangan, yakni Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Dalam rapat tersebut, masing-masing direktorat jenderal memaparkan perkembangan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari penerimaan negara, pengelolaan anggaran, kebijakan fiskal, penguatan sektor keuangan, hingga optimalisasi pengelolaan aset negara.
Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak hingga Mei 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp123,8 triliun hingga akhir Mei 2026.
Selain capaian penerimaan, DJBC juga menjelaskan langkah penguatan pengawasan untuk menekan praktik penyelundupan serta menjaga kelancaran arus barang nasional.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam rapat adalah implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Program tersebut telah diterapkan di 55 pelabuhan dan diklaim mampu memangkas waktu proses logistik hingga 73 persen, sehingga mendukung peningkatan efisiensi perdagangan dan layanan logistik nasional.
Di bidang kebijakan fiskal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) memaparkan perkembangan ekonomi makro serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi nasional masih terjaga, meskipun tantangan ketidakpastian ekonomi global tetap perlu diantisipasi.
Direktorat Jenderal Anggaran juga menyampaikan strategi pemerintah dalam menjaga kualitas belanja negara agar lebih efektif dan produktif. Pemerintah tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memaparkan perkembangan pengelolaan aset negara serta upaya optimalisasi Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan aset yang semakin produktif dinilai mampu memberikan nilai tambah sekaligus mendukung penerimaan negara bukan pajak.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya menjaga kinerja penerimaan negara, kualitas belanja pemerintah, serta efektivitas berbagai program reformasi yang sedang dijalankan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan DPR RI menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal serta mendukung agenda pembangunan nasional.
(Redaksi)
0 Komentar