JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menghentikan sementara ekspor batu bara guna memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap aman. Kebijakan tersebut diambil setelah stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional mengalami tekanan sehingga pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Langkah penghentian sementara ekspor dilakukan sebagai bentuk intervensi regulator untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Pemerintah menilai pemenuhan kebutuhan domestik harus menjadi prioritas sebelum perusahaan tambang menyalurkan produksinya ke pasar ekspor.
Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Namun, tingginya permintaan pasar internasional yang disertai harga ekspor lebih tinggi dibandingkan harga Domestic Market Obligation (DMO) mendorong sebagian pelaku usaha lebih memilih menjual batu bara ke luar negeri. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan bagi pembangkit listrik apabila kewajiban pasok dalam negeri tidak dipenuhi secara optimal.
Karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menahan sementara sebagian ekspor hingga kebutuhan batu bara PT PLN dipastikan tercukupi.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa volume ekspor yang sempat ditunda disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah dalam menjamin keamanan pasokan energi nasional.
"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggia dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga saat ini PLN telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT. Pemerintah optimistis sisa kebutuhan dapat dipenuhi sehingga keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.
Untuk mencegah kondisi serupa terulang, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pengadaan energi primer PLN. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PT PLN (Persero).
Pengawasan tersebut difokuskan pada pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban perusahaan tambang memasok sebagian produksi batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN bertujuan memastikan kewajiban DMO dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional tetap terjamin," jelas Anggia.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat penegakan regulasi di sektor pertambangan, termasuk pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan DMO, pemerintah berharap keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan energi nasional dapat terus terjaga. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin pasokan batu bara bagi pembangkit listrik, menjaga stabilitas sistem kelistrikan, sekaligus memastikan manfaat sumber daya alam tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Indri Oktaviani/ Fredy Legito
0 Komentar