BATANG NATAL, MANDAILING NATAL – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Aek Nabara, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Bukannya mereda setelah berulang kali menjadi perbincangan publik, aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut justru dilaporkan semakin masif dengan bertambahnya alat berat jenis ekskavator yang beroperasi di sejumlah titik lokasi penambangan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, aktivitas yang diduga berlangsung secara terbuka tersebut dinilai sulit luput dari perhatian aparat maupun pemerintah setempat. Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah tegas yang mampu menghentikan laju operasi tambang yang disebut-sebut terus menggerus lingkungan dan mengancam keselamatan ruang hidup warga.
Kondisi tersebut memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat Desa Aek Nabara. Warga mempertanyakan sikap pemerintah desa yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait maraknya aktivitas alat berat di wilayah yang berada di bawah kewenangannya.
Menurut sejumlah warga, Kepala Desa Aek Nabara, Samadi Hasibuan, memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan mendapatkan perhatian serius. Namun hingga saat ini, sikap diam yang ditunjukkan pemerintah desa justru melahirkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga lingkungan desa. Jika terus memilih diam di tengah maraknya aktivitas tambang ilegal, wajar apabila muncul berbagai pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat," ujar seorang tokoh masyarakat kepada wartawan, Senin (23/6/2026), yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Masyarakat mengaku semakin resah karena aktivitas PETI tersebut tidak hanya berpotensi merusak bentang alam, tetapi juga mengancam kualitas air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga. Lumpur hasil pengerukan dan perubahan kontur tanah dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak ekologis yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat.
Selain persoalan lingkungan, warga juga menyoroti kemungkinan adanya jaringan pemodal yang mendukung operasional tambang ilegal tersebut. Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik pendanaan maupun pengorganisasian aktivitas tambang.
"Kami meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya pekerja kecil yang ditindak, tetapi juga pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal maupun yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ini harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku," kata warga lainnya.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan mendesak Pemerintah Kabupaten
0 Komentar