Berdasarkan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 PK/Pid/2010, perwira tersebut berinisial RC. Saat ini, RC berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan menjabat sebagai Perwira Menengah pada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Jambi.
Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, RC dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Atas perbuatannya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun.
Vonis tersebut diputus pada 14 April 2008. Namun, eksekusi terhadap putusan baru dilaksanakan pada Januari 2022 oleh tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Saat itu, RC dijemput dari lingkungan Kepolisian Daerah Jambi untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kembali Berdinas dan Dimutasi Jabatan
Setelah menjalani masa pidana, RC diketahui kembali aktif sebagai anggota Polri. Informasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor KEP/78/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026 mengenai pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Jambi.
Dalam surat tersebut, RC dimutasi dari posisi Pamen Yanma Polda Jambi menjadi Pamen Rorena Polda Jambi. Mutasi itu memunculkan perhatian publik terkait status keanggotaan Polri bagi personel yang pernah menjalani hukuman pidana dalam perkara serius.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Kepolisian Daerah Jambi, Erlan Munaji, mengaku masih melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) terkait riwayat perkara yang pernah menjerat RC.
"Yang bersangkutan memang berada di Pamen Rorena Polda Jambi. Tetapi untuk kasusnya, saya belum mengetahui secara rinci dan masih mencari informasi ke Propam terlebih dahulu," ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (4/6/2026).
Bermula dari Kasus Tahun 2005
Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, perkara yang menjerat RC berawal dari peristiwa yang terjadi pada November 2005 di Jakarta Selatan.
Korban diketahui merupakan istri rekan kerja RC saat dirinya masih bertugas di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindakan yang menyebabkan korban berada dalam kondisi tidak berdaya sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Pengadilan menilai korban berada dalam keadaan tidak mampu memberikan persetujuan karena pingsan atau kehilangan kesadaran.
Atas dasar fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada RC. Putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi pada tahun 2022.
Sorotan Publik
Kembalinya RC sebagai anggota aktif Polri dan penempatannya dalam jabatan struktural memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pembinaan, kode etik profesi, serta kebijakan institusi terhadap personel yang pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara tindak pidana berat.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Propam maupun pimpinan Polri mengenai status etik dan administrasi kepegawaian RC pasca menjalani hukuman pidana tersebut.
Publik menantikan penjelasan resmi dari institusi kepolisian guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penerapan aturan terhadap seluruh anggota Polri tanpa terkecuali.
0 Komentar