Breaking News

Eks Direktur OJK Jadi Tersangka Kasus Dana Syariah Indonesia, Diduga Kendalikan Skema Investasi Fiktif dan Aliran Dana Masyarakat


JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan eks Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fitri Hadi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan dana pada PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Penetapan tersangka dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pada Senin, 8 Juni 2026.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan bahwa Fitri Hadi yang juga dikenal sebagai Founder sekaligus Advisor PT DSI diduga berperan aktif dalam mengendalikan berbagai aktivitas penggalangan dana yang bermasalah di perusahaan tersebut.

“FH ditangkap selaku Founder dan Advisor pada PT DSI,” ujar Ade Safri dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Diduga Kendalikan Skema Investasi dan Data Nasabah Lama

Dalam konstruksi perkara, penyidik mengungkap bahwa Fitri Hadi diduga terlibat dalam skema penghimpunan dana masyarakat melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan, termasuk penggunaan data nasabah (borrower) lama untuk menarik investor baru dalam periode 2018–2025.

Selain itu, Fitri juga diduga mengetahui dan turut mendukung adanya “campaign project” fiktif yang ditampilkan dalam platform PT DSI untuk meyakinkan calon pemodal agar menanamkan dana mereka.

Penyidik menduga modus tersebut digunakan untuk menciptakan kesan adanya proyek investasi aktif, padahal sebagian kegiatan yang ditawarkan tidak memiliki dasar realisasi yang sah.

Peran Strategis dalam Struktur Perusahaan Afiliasi

Bareskrim juga mengungkap bahwa Fitri Hadi memiliki peran luas di sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI. Ia tercatat menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya Komisaris PT Mediffa Barokah Internasional, Direktur Utama PT Iqqon Triarta Mas, serta Komisaris PT Duo Putra Lestari.

Fitri juga disebut sebagai pemegang saham di beberapa entitas lain, termasuk PT BPRS Albarokah, PT Surya Finansial Utama (SFU), dan PT Surya Ritelindo Utama (SRU), serta memiliki saham nominee di PT DSI tanpa penyertaan modal yang jelas.

“Yang bersangkutan aktif memberikan saran dalam berbagai rapat, baik RUPS maupun rapat mingguan perusahaan,” ungkap penyidik.

Rekrutmen Investor dan Dugaan Manipulasi Keuangan

Dalam penyidikan, Fitri juga diduga berperan aktif dalam mencari calon pemodal, termasuk investor besar (super lender), untuk menyalurkan dana ke PT DSI. Ia disebut mengetahui adanya pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.

Penyidik menambahkan bahwa terdapat dugaan laporan keuangan yang dimanipulasi serta indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan untuk menyamarkan aliran dana investasi.

Pengembangan Kasus dan Pencegahan ke Luar Negeri

Penetapan tersangka terhadap Fitri Hadi merupakan hasil pengembangan dari tiga tersangka sebelumnya yang telah lebih dahulu ditetapkan, yakni Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri, Komisaris Arie Rizal Lesmana, dan mantan Direktur Mery Yuniarni.

Untuk kepentingan penyidikan, Fitri juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 20 hari, terhitung sejak 8 Juni hingga 27 Juni 2026. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pada 17 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri.

Penyidikan Terus Berlanjut

Bareskrim Polri menyatakan penyidikan kasus PT Dana Syariah Indonesia masih terus berkembang, termasuk pendalaman terhadap aliran dana, keterlibatan pihak lain, serta potensi tindak pidana tambahan yang mungkin terjadi.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan figur dengan latar belakang jabatan strategis di lembaga pengawas sektor jasa keuangan, sekaligus memperluas perhatian publik terhadap risiko investasi berbasis platform digital yang tidak transparan.

Suryanto/ Fredy Legito 


0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.