Breaking News

Efisiensi Anggaran Tekan Operasional Damkar Yogyakarta, Layanan Penyelamatan Terpaksa Dipilah Ketat



NASIONAL | PEMERINTAHAN | LAYANAN PUBLIK

YOGYAKARTA – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta menghadapi tekanan operasional serius akibat kebijakan efisiensi anggaran serta kenaikan biaya bahan bakar yang berdampak langsung pada kemampuan layanan lapangan.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Taokhid, mengungkapkan bahwa anggaran operasional instansinya mengalami pemangkasan sekitar 30 persen, yang berimbas pada penyesuaian signifikan terhadap pola penanganan laporan masyarakat.

Selain pemotongan anggaran, beban operasional juga meningkat akibat naiknya harga bahan bakar jenis Pertamina Dex yang digunakan armada pemadam kebakaran. Kondisi ini membuat proyeksi anggaran yang sebelumnya diperkirakan cukup hingga akhir tahun, kini hanya mampu bertahan hingga sekitar Agustus atau September.

Layanan Darurat Harus Diprioritaskan, Laporan Non-Kritis Disaring Ketat

Dengan kondisi tersebut, Damkarmat Kota Yogyakarta terpaksa melakukan pengetatan seleksi laporan masyarakat yang masuk. Laporan dengan tingkat kedaruratan tinggi tetap menjadi prioritas utama, sementara laporan non-darurat kini harus disaring lebih selektif sebelum ditindaklanjuti.

Padahal, Damkarmat Kota Yogyakarta memiliki 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 2 unit kendaraan penyelamatan yang selama ini aktif melayani berbagai kebutuhan warga.

Setiap kali unit dikerahkan, biaya operasional tidak hanya mencakup bahan bakar, tetapi juga perawatan kendaraan, kesiapan personel, serta biaya operasional lainnya yang berjalan secara simultan.

Layanan Damkar Selama Ini Jadi Andalan Warga

Di tengah keterbatasan tersebut, publik menyoroti peran Damkar yang selama ini tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai layanan penyelamatan non-kebakaran.

Layanan tersebut mencakup evakuasi anak terjebak dalam kendaraan, penangkapan ular di permukiman, pelepasan cincin dari jari, penyelamatan hewan, hingga penanganan pohon tumbang dan situasi darurat ringan lainnya yang kerap memicu kepanikan masyarakat.

Sejumlah warga bahkan mengisahkan pengalaman positif atas respons cepat Damkar yang datang tanpa biaya dan dalam waktu singkat.

“Anak saya pernah terkunci di mobil, Damkar datang kurang dari lima menit. Mereka membantu tanpa meminta imbalan apa pun,” ungkap salah satu warga.

Alarm Efisiensi: Layanan Vital Ikut Terdampak

Kondisi ini memunculkan keprihatinan publik karena Damkar selama ini dipandang sebagai salah satu layanan publik paling responsif dan nyata manfaatnya di tengah masyarakat.

Efisiensi anggaran yang diterapkan dinilai perlu dilakukan dengan sangat selektif, agar tidak menyentuh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan perlindungan warga.

Sejumlah pihak menilai, layanan darurat seperti pemadam kebakaran bukan sekadar unit teknis pemerintahan, melainkan bagian dari fungsi dasar negara dalam menjamin keselamatan publik.

Layanan Publik yang Paling Dirasakan Warga

Secara historis, pemadam kebakaran telah berkembang dari fungsi utama pemadaman api menjadi layanan penyelamatan yang lebih luas. Di banyak daerah, termasuk Yogyakarta, Damkar kini menjadi garda terdepan dalam penanganan situasi darurat yang tidak selalu berkaitan dengan kebakaran.

Hal ini membuat Damkar sering disebut sebagai salah satu instansi yang paling “terlihat” kehadirannya oleh masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.

Sorotan terhadap Prioritas Anggaran

Kondisi yang terjadi di Damkarmat Yogyakarta kini menjadi sorotan terkait arah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Publik menilai perlu adanya evaluasi agar pemangkasan tidak menyasar layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Efisiensi, menurut sejumlah pengamat, seharusnya dilakukan pada sektor non-prioritas, bukan pada layanan yang setiap hari menjadi tumpuan saat warga menghadapi keadaan darurat.

Hingga saat ini, Damkarmat Kota Yogyakarta tetap berupaya menjalankan tugas dengan optimal di tengah keterbatasan anggaran, sembari menyesuaikan pola penanganan laporan masyarakat agar layanan tetap berjalan secara prioritas dan terukur.

Thifal Nw/ Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.