PANGKALPINANG – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hak pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan bahwa langkah pengendalian anggaran, terutama melalui penataan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), dilakukan bukan untuk menghambat pelayanan pemerintahan, melainkan memastikan keuangan daerah tetap sehat dan kebutuhan prioritas masyarakat serta pegawai tetap terpenuhi.
Kebijakan tersebut disampaikan Hidayat saat menjelaskan penerapan efisiensi perjalanan dinas ASN di lingkungan Pemprov Babel, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bijak, merata, dan tepat sasaran agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran gaji PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi ASN.
"Dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran ini, Pemprov Kepulauan Babel menerapkan pengendalian perjalanan dinas, karena penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijak, merata dan tepat sasaran agar keuangan daerah tetap sehat," ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, seluruh perjalanan dinas ASN mulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV hingga staf harus melalui mekanisme izin terlebih dahulu sebagai bentuk pengawasan penggunaan anggaran.
Menurutnya, perjalanan dinas harus benar-benar memiliki urgensi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jangan sampai perjalanan dinas hanya dilakukan untuk mengantar berkas yang sebenarnya bisa dikirim melalui jasa ekspedisi. Perjalanan dinas harus tepat sasaran dan memiliki urgensi yang jelas," tegasnya.
Hidayat mengatakan, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik. Kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap harus berjalan, seperti pelayanan kesehatan, sektor pertanian, penyuluhan, Samsat Keliling, serta berbagai program pelayanan publik lainnya.
Ia juga meminta seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, untuk terus menjaga disiplin, profesionalitas, serta meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"ASN memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah," katanya.
Menurut Hidayat, pemerintahan yang kuat dibangun melalui budaya kerja yang positif, produktif, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat.
"Kedisiplinan ASN merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat," ujarnya.
Dengan penerapan efisiensi yang tepat sasaran, Pemprov Babel optimistis mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan dan kesejahteraan pegawai tetap berjalan.
Pemerintah daerah berharap seluruh ASN dapat memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
0 Komentar