JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa minyak goreng rakyat Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan akses Minyakita bagi masyarakat melalui jalur distribusi pasar rakyat di seluruh Indonesia.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa seluruh pasokan Minyakita ke depan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung melalui jaringan distribusi pasar tradisional dan pasar rakyat.
"Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Mendag saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh Minyakita dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan yang memadai di pasaran.
Distribusi Terus Diperkuat
Kemendag saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari produsen minyak goreng, Perum Bulog, hingga ID Food guna memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pemerintah berharap mekanisme distribusi yang lebih terfokus ke pasar rakyat mampu mengurangi potensi kelangkaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran Minyakita di tingkat konsumen.
Selain itu, Mendag kembali mengingatkan bahwa Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi yang menggunakan dana APBN. Produk tersebut berasal dari skema Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban pelaku usaha menyediakan sebagian pasokan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor.
Bantuan Pangan Akan Lebih Fleksibel
Dalam kesempatan tersebut, Budi Santoso juga menjelaskan bahwa program bantuan pangan pemerintah ke depan akan menerapkan pola yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi pasar.
Pemerintah akan mempertimbangkan komoditas yang mengalami kelebihan pasokan atau penurunan harga di tingkat produsen untuk dijadikan bagian dari program bantuan pangan. Langkah ini diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi pendapatan petani dan peternak.
Sebagai contoh, ketika harga telur ayam mengalami penurunan akibat melimpahnya pasokan, pemerintah dapat menyerap komoditas tersebut untuk disalurkan melalui program bantuan pangan.
"Ketika harga di tingkat peternak turun, komoditas seperti telur dapat dimanfaatkan sebagai bantuan pangan sehingga membantu menjaga keseimbangan pasar," jelasnya.
Program MBG Jadi Penyangga Harga Komoditas
Lebih lanjut, pemerintah menilai sinergi antara program bantuan pangan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi instrumen penting dalam menyerap berbagai komoditas pangan yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen.
Tidak hanya telur, komoditas lain seperti daging ayam juga dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program MBG apabila harga pasar mengalami penurunan yang berpotensi merugikan peternak.
"Kebutuhan MBG tidak hanya telur. Jika harga ayam turun, maka ayam juga bisa diserap oleh program MBG. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik," ujar Mendag.
Jaga Stabilitas Pasar dan Lindungi Produsen
Kebijakan pengalihan distribusi Minyakita ke pasar rakyat serta integrasi program bantuan pangan dengan MBG dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.
Di satu sisi, masyarakat tetap memperoleh akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, petani dan peternak mendapatkan perlindungan melalui penyerapan komoditas saat harga pasar mengalami tekanan.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap distribusi pangan nasional menjadi lebih efektif, harga komoditas lebih stabil, serta kesejahteraan produsen dan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.
Fredy Legito
0 Komentar