Laporan tersebut diajukan oleh Hamdani bersama istrinya pada Jumat (5/6/2026). Keduanya mengaku mengalami kerugian setelah mengikuti kerja sama pengadaan barang dan jasa yang disebut-sebut berkaitan dengan kebutuhan Pemilu Presiden dan Pilkada.
Dalam konferensi pers yang digelar di Pontianak, kuasa hukum pelapor, Rusliyadi, S.H., menjelaskan bahwa persoalan bermula pada pertengahan tahun 2023. Saat itu, seorang pria berinisial SU disebut mendatangi kediaman kliennya dan menawarkan peluang kerja sama pengadaan berbagai kebutuhan pemilu.
Menurut Rusliyadi, SU meyakinkan kliennya bahwa proyek tersebut dapat dilaksanakan tanpa melalui proses lelang dan mencakup puluhan jenis barang, mulai dari topi berlogo KPU, perlengkapan bilik suara, tinta pemilu, hingga berbagai atribut dan perlengkapan lainnya.
“Klien kami diyakinkan bahwa proyek tersebut memiliki dasar yang jelas dan akan berjalan sesuai rencana. Karena adanya kepercayaan tersebut, klien kami kemudian mengeluarkan dana serta memproduksi sejumlah barang sesuai permintaan,” ujar Rusliyadi.
Berdasarkan keterangan pelapor, dana yang telah dikeluarkan untuk mendukung proyek tersebut mencapai hampir Rp600 juta. Dana itu disebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari administrasi hingga pengadaan barang yang diyakini akan digunakan dalam kegiatan pemilu.
Namun seiring berjalannya waktu, proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi. Pelapor mengaku tidak memperoleh kepastian mengenai kelanjutan pekerjaan maupun pengembalian dana yang telah diserahkan.
Yang menjadi sorotan, menurut kuasa hukum pelapor, terdapat dokumen kesepakatan yang memuat komitmen pengembalian dana dari pihak terlapor. Dalam dokumen tersebut, disebutkan adanya kesediaan untuk mengembalikan uang yang telah diterima.
“Kesepakatan pengembalian dana memang pernah dibuat dan ditandatangani. Akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, pengembalian tersebut menurut klien kami belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan,” kata Rusliyadi.
Pihak pelapor mengaku telah menyiapkan sejumlah alat bukti untuk mendukung laporannya. Bukti tersebut antara lain berupa percakapan WhatsApp, rekaman suara, rekaman komunikasi video, bukti transfer perbankan, kwitansi pembelian, serta sejumlah barang yang disebut telah diproduksi sesuai pesanan.
Kuasa hukum pelapor menilai seluruh bukti tersebut akan menjadi bahan penting bagi penyidik dalam menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam perkara ini.
Di sisi lain, pihak yang dilaporkan membantah sebagian tuduhan yang disampaikan pelapor. Saat dikonfirmasi, SU menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pengembalian dana dalam beberapa tahap.
Menurut keterangannya, ia telah mengembalikan dana sebesar Rp130 juta dan masih memiliki kewajiban yang menurutnya akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
“Saya sudah melakukan pengembalian sebagian dana. Masih ada kewajiban yang akan diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Kuasa hukum SU, Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
Menurutnya, laporan yang telah masuk ke kepolisian merupakan hak setiap warga negara dan pihaknya akan menghormati proses penyelidikan yang dilakukan penyidik.
“Biarkan proses hukum berjalan. Semua pihak nantinya dapat menyampaikan bukti dan keterangannya masing-masing sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif,” kata Raymundus.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam praktik hukum, sengketa yang berkaitan dengan perjanjian atau kewajiban pembayaran sering kali memiliki aspek perdata yang perlu dikaji secara menyeluruh sebelum ditarik ke ranah pidana.
Saat ini, Ditreskrimum Polda Kalbar masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diajukan. Penyidik akan memeriksa para pihak, memverifikasi dokumen dan bukti yang diserahkan, serta menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan nama proyek pengadaan pemilu untuk meyakinkan pihak lain menyerahkan dana dalam jumlah besar. Publik pun menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum guna memperoleh kejelasan mengenai fakta sebenarnya di balik perkara tersebut.
Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebutkan dalam perkara ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
0 Komentar