KALIMANTAN BARAT – Dugaan adanya persoalan kualitas pada pekerjaan proyek Jalan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mendapat perhatian dari Tim Media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TINDAK.
Proyek yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), guna memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak dan penggunaan anggaran negara berjalan sebagaimana mestinya.
Pada Sabtu, 13 Juni 2026, Tim Media bersama LSM TINDAK melakukan kegiatan kontrol sosial secara langsung ke lokasi pekerjaan proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kabupaten Sintang. Dalam pemantauan secara acak tersebut, ditemukan dugaan adanya penurunan kualitas pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Proyek yang menjadi perhatian tersebut merupakan kegiatan Jalan Manis Raya – Simpang Build Lining dengan kontrak tertanggal 22 Desember 2025.
Nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp30.343.553.000,00 yang bersumber dari Dana APBN, dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender serta masa pemeliharaan selama 365 hari.
Pelaksana pekerjaan adalah PT Kencana Indah Inti Sejahtera, beralamat di Jalan Laja Nomor 183, Dusun Laja Permai, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Temuan Empiris di Lapangan
Dalam hasil peninjauan langsung, Tim Media dan LSM TINDAK menyayangkan adanya dugaan pengurangan volume maupun kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang telah diatur dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah terkait proses penyiraman material Lapis Pondasi Agregat (LPA) yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dalam pekerjaan.
Berdasarkan aturan teknis dalam kontrak, penyiraman LPA seharusnya dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari untuk menjaga kualitas pemadatan material. Namun, kondisi di lapangan diduga tidak berjalan secara maksimal sehingga dapat berdampak terhadap kualitas pekerjaan.
Akibat kurang optimalnya penyiraman, masyarakat pengguna jalan harus menghadapi dampak berupa debu akibat material jalan yang tidak mendapatkan penyiraman air secara memadai.
Padahal, kebutuhan air untuk penyiraman telah diperhitungkan dalam RAB pekerjaan. Apabila pelaksanaan penyiraman tidak sesuai, maka berpotensi mempengaruhi kualitas pemadatan material jalan.
Dampak lainnya, apabila pemadatan tidak maksimal, maka dapat memunculkan kerusakan seperti timbulnya lubang-lubang pada badan jalan yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas dan ketahanan lapisan aspal di atasnya.
Meski terlihat sebagai persoalan kecil, kondisi tersebut dinilai dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
Analisis Yuridis
Anggaran yang digunakan dalam pembangunan proyek jalan tersebut merupakan dana negara yang berasal dari penerimaan negara, termasuk kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.
Oleh sebab itu, setiap pembangunan yang menggunakan dana APBN wajib mendapatkan pengawasan secara maksimal agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan.
LSM TINDAK menilai, pengawasan terhadap kualitas proyek jalan nasional di Kalimantan Barat perlu diperkuat, termasuk keterlibatan lembaga penegak hukum seperti KPK RI apabila ditemukan indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Pengawasan internal dari Kementerian PUPR juga dinilai harus berjalan selaras dengan dokumen kontrak dan RAB agar pelaksanaan pekerjaan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar sesuai kualitas yang dipersyaratkan.
Temuan dugaan pelanggaran dalam pekerjaan proyek yang mengarah pada penyimpangan penggunaan anggaran negara dapat berpotensi masuk dalam ranah hukum, khususnya apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.
Legal Opini LSM TINDAK
Ketua LSM TINDAK, Yayat Darmawi, SE., SH., MH., membenarkan bahwa pihaknya melakukan kegiatan kontrol sosial di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, hingga Kapuas Hulu.
Menurut Yayat, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan masyarakat serta bagian dari upaya penyampaian laporan LSM TINDAK secara berkelanjutan kepada KPK RI apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proyek pembangunan yang menggunakan uang negara.
“Pembangunan proyek di Kalimantan Barat yang menggunakan dana APBN sangat rentan terhadap penyimpangan dan penyelewengan karena banyak proyek berada di wilayah marginal dengan tingkat pengawasan yang terbatas,” ujar Yayat.
Ia menilai, pola penyimpangan proyek dapat terjadi apabila pengawasan tidak berjalan maksimal, sehingga membuka ruang terjadinya praktik tidak sehat dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
“Bentuk kejahatan proyek bisa terjadi secara sistematis dan terorganisir dengan pola kongkalikong atau persekongkolan yang sudah dikondisikan sejak awal, menggunakan berbagai modus seperti lobi setoran, lobi persen, indikasi suap maupun gratifikasi. Namun praktik tersebut tetap sulit diberantas apabila pengawasan tidak diperkuat,” kata Yayat.
LSM TINDAK berharap seluruh pihak terkait dapat melakukan evaluasi dan memastikan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Barat benar-benar berkualitas, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Sumber berita : Faisal)
0 Komentar