SINTANG – Dugaan praktik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan jerigen dan drum di SPBU 64.786.20 yang berada di ruas Jalan Sintang–Kapuas Hulu, Desa Jerora, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Informasi yang beredar di tengah warga menyebutkan, aktivitas pengisian BBM subsidi ke dalam jerigen dan drum diduga masih berlangsung dan terlihat dilakukan secara terbuka di area SPBU tersebut. Kondisi ini memicu keresahan publik karena dinilai berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah.
Warga menilai BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan, sehingga tidak semestinya disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan kembali oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami khawatir kalau ini terus dibiarkan, masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Apalagi kalau sudah masuk ke jerigen dan drum dalam jumlah besar,” ungkap salah seorang warga setempat.
Masyarakat mendesak agar PT Pertamina Patra Niaga tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap SPBU yang diduga melanggar aturan penyaluran BBM subsidi di wilayah Kabupaten Sintang.
Menurut warga, pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat luas, khususnya pengguna kendaraan roda dua dan pelaku usaha kecil.
“Pertamina harus lebih tegas. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, harus ada tindakan. Jangan sampai dibiarkan karena ini menyangkut hak masyarakat kecil,” tambah warga lainnya.
Selain kepada pihak Pertamina, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Mereka menilai praktik dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jika benar terjadi, tidak hanya merugikan negara dari sisi distribusi subsidi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelangkaan di tingkat masyarakat.
Warga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan BBM subsidi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk pengepul maupun pihak yang mencari keuntungan dari selisih harga subsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 64.786.20 maupun instansi terkait seperti Pertamina dan aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Masyarakat menegaskan akan terus mengawasi dan berharap ada tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Redaksi
0 Komentar