POHUWATO – Dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) di Desa Ileheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, kembali menjadi perhatian publik setelah muncul pengakuan dari salah seorang penerima manfaat yang menyebut bantuan minyak kelapa yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.
Sebelumnya, persoalan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial setelah sebuah akun anonim di grup Facebook Portal Randangan mengunggah keluhan mengenai pembagian bansos berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak kelapa. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa para penerima hanya memperoleh 3 liter minyak kelapa, sehingga diduga terdapat kekurangan sebanyak 1 liter pada setiap paket bantuan.
Unggahan tersebut juga menyebut jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai sekitar 400 orang. Penulis akun anonim mengaku dirinya merupakan salah satu penerima bantuan dan menilai persoalan tersebut bukan semata mengenai nilai satu liter minyak kelapa, melainkan menyangkut hak masyarakat yang seharusnya diterima secara utuh.
Saat isu tersebut mencuat, Kepala Desa Ileheluma, Agus Hippy, telah memberikan klarifikasi dan membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Menurut Agus Hippy, dirinya tidak pernah memerintahkan ataupun melakukan pemotongan bantuan minyak kelapa sebagaimana yang beredar di media sosial. Ia juga membantah adanya rapat desa yang disebut membahas rencana pengurangan bantuan.
"Unggahan itu tidak benar. Saya tidak pernah memotong bantuan minyak kelapa seperti yang dituduhkan kepada saya. Apalagi melakukan rapat untuk membahas permintaan atau pemotongan bantuan tersebut," tegas Agus Hippy.
Ia menambahkan bahwa sejak awal dirinya justru mengingatkan seluruh aparat desa agar tidak meminta maupun memotong bantuan masyarakat.
"Saya sudah menegaskan kepada aparat desa agar tidak ada yang meminta ataupun memotong bantuan. Kalau ada masyarakat yang memberikan secara sukarela dan ikhlas, itu berbeda," ujarnya.
Namun demikian, perkembangan terbaru kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima Bharindonesia.com, salah seorang penerima manfaat mengaku pada saat pembagian awal hanya menerima 3 kilogram minyak kelapa, bukan 4 kilogram sebagaimana tercantum dalam paket bantuan.
Lebih lanjut, sumber tersebut menyebut bahwa setelah persoalan ini ramai diperbincangkan publik, seorang kepala dusun diduga mendatangi rumah penerima manfaat sekitar pukul 08.00 WITA untuk mengantarkan 1 kilogram minyak kelapa yang sebelumnya belum diterima.
Apabila informasi tersebut benar, maka hal itu berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial di tingkat desa serta perlunya penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Ileheluma mengenai informasi lanjutan tersebut, termasuk alasan adanya penyerahan tambahan minyak kelapa kepada salah seorang penerima manfaat setelah isu ini menjadi perhatian publik.
Program bantuan sosial pada prinsipnya merupakan hak masyarakat yang bersumber dari anggaran negara maupun pemerintah, sehingga penyalurannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Karena itu, apabila memang terjadi kekurangan dalam penyaluran bantuan akibat kesalahan administrasi maupun teknis di lapangan, masyarakat berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak benar, klarifikasi yang disertai data penyaluran juga dinilai penting untuk meluruskan informasi yang telah berkembang di tengah masyarakat.
Hak Jawab
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Desa Ileheluma, Pemerintah Kecamatan Patilanggio, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna menjaga pemberitaan yang berimbang, akurat, serta sesuai fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Indri Oktaviani/ Fredy Legito
0 Komentar