Breaking News

Dugaan Pemaksaan di Pontianak Berakhir Damai, Kedua Belah Pihak Sepakat Tempuh Jalur Kekeluargaan


Pontianak, Kalimantan Barat – 2 Juni 2026
Perselisihan yang berawal dari dugaan tindak pidana pemaksaan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Natakusuma, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, akhirnya diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Selasa (2/6/2026) di Pontianak.

Pihak pertama, Budi Sulistiono, dan pihak kedua, Yuliana, secara resmi menyatakan sepakat mengakhiri permasalahan yang sebelumnya sempat menimbulkan polemik dan menjadi perhatian sejumlah pihak.

Dalam dokumen perdamaian tersebut disebutkan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa melanjutkan konflik yang terjadi. Kesepakatan ini dicapai atas dasar kesadaran bersama serta tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Salah satu poin penting dalam surat pernyataan tersebut adalah pengakuan dan permintaan maaf dari pihak pertama kepada pihak kedua atas peristiwa yang terjadi. Permintaan maaf tersebut diterima oleh pihak kedua yang menyatakan telah memaafkan dan menerima penyelesaian secara damai.

Selain itu, kedua pihak juga menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi telah dianggap selesai dan tidak akan diperpanjang lagi di kemudian hari. Mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan baik serta menghindari terulangnya kejadian serupa.

Kesepakatan damai ini sekaligus menjadi bentuk penyelesaian melalui mekanisme musyawarah yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, sebagaimana kerap dianjurkan dalam penyelesaian sengketa sosial di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa apabila di kemudian hari terdapat pihak yang melanggar isi kesepakatan yang telah dibuat bersama, maka pihak yang melanggar bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penandatanganan surat perdamaian turut disaksikan oleh saksi-saksi serta Kuasa Hukum Yayat Darmawi,S.E.,S.H.,M.H yang hadir guna memastikan kesepakatan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, kedua belah pihak berharap persoalan yang sempat terjadi dapat benar-benar berakhir dan tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Penyelesaian secara damai tersebut diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog, komunikasi yang baik, serta penyelesaian masalah secara bijaksana demi menjaga situasi yang kondusif dan harmonis di lingkungan masyarakat.

(Redaksi)

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.