SERANG, BANTEN – Tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan makanan untuk penerima manfaat.
Kali ini, dugaan tersebut mencuat dari pengadaan roti yang diduga melibatkan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Serang, Banten. Perhatian publik tertuju setelah beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang memperlihatkan dugaan permintaan perubahan nilai nota pembelian yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya.
Dalam percakapan yang beredar, seorang penjual roti mengaku pernah dihubungi pihak yang diduga berasal dari SPPG pada 9 April 2026 untuk menyediakan roti kebutuhan program MBG.
Menurut unggahan akun media sosial @spidolls, pihak tersebut disebut meminta harga roti sebesar Rp1.500 per buah, sementara harga normal roti berada di kisaran Rp3.000 per buah.
Namun, dalam percakapan tersebut muncul dugaan permintaan agar nota pembelian tetap ditulis dengan nominal Rp3.000.
“Tanggal 9 April diminta kasih harga roti Rp1.500 padahal harga aslinya Rp3.000, tapi nota tetap harus ditulis Rp3.000,” tulis unggahan tersebut.
Hal itu kemudian memicu perhatian masyarakat karena menyangkut program pemerintah yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Dalam percakapan yang beredar, disebutkan adanya permintaan pesanan awal sebanyak 70 buah roti dengan harga sekitar Rp1.700 per buah. Pihak yang diduga berasal dari SPPG juga menyampaikan kebutuhan roti dalam jumlah besar yang mencapai sekitar 1.800 buah per hari.
Namun, penjual roti disebut menolak permintaan tersebut karena mempertimbangkan kualitas produk. Dalam percakapan, muncul pula dugaan permintaan agar ukuran roti diperkecil serta penggunaan bahan baku disesuaikan untuk menekan biaya produksi.
“Minta harga Rp1.500 per biji, dikurangi aja ukurannya bu, pakai tepung dan susu curah enggak apa-apa,” demikian isi percakapan yang beredar.
Penjual roti kemudian menyatakan keberatan karena tidak ingin memberikan produk dengan kualitas yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak penerima program.
“Saya yang enggak tega jualnya kalau gitu, apalagi buat dimakan anak-anak nantinya. Cari vendor lain aja, saya belum bisa kalau begitu,” tulisnya.
Dugaan semakin menjadi perhatian setelah muncul pesan mengenai permintaan penulisan nilai nota yang berbeda dari harga transaksi sebenarnya.
“Permintaan harga Rp1.500, tapi di nota ditulis Rp3.000,” menjadi bagian percakapan yang ramai dibahas publik dan memunculkan dugaan adanya penggelembungan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Serang, Nuni Pratiwi, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan lokasi maupun pihak SPPG yang diduga terkait dengan percakapan tersebut.
BGN kemudian meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Kami sudah serahkan dan meminta bantuan pihak kepolisian juga untuk membantu mencari,” ujar Nuni.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi awal, belum ditemukan bukti adanya transaksi yang benar-benar terjadi antara pihak yang diduga berasal dari SPPG dengan penjual roti tersebut.
Meski demikian, BGN tetap memberikan perhatian serius karena persoalan tersebut berkaitan dengan integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menggunakan anggaran negara dan menyasar masyarakat luas.
Nuni menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh kepala SPPG agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengarah pada penyimpangan maupun praktik koruptif.
“Ini juga sudah menjadi atensi saya kepada kepala SPPG,” tegasnya.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran, BGN akan menyerahkan proses penanganan kepada pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus dugaan mark up pengadaan roti ini menambah daftar sorotan terhadap pelaksanaan Program MBG, mulai dari persoalan kualitas makanan, pengelolaan dapur, hingga tata kelola anggaran.
Publik kini menunggu hasil penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut agar program strategis pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat tanpa adanya praktik yang merugikan negara maupun penerima manfaat.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar