Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik pemerasan dalam layanan keimigrasian yang diduga berlangsung secara sistematis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana rutin bernilai ratusan juta rupiah yang disebut mengalir kepada pejabat tertentu melalui mekanisme yang diduga disamarkan menggunakan kode internal.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penyidik menemukan dugaan adanya setoran berkala yang berkaitan dengan praktik pungutan di luar ketentuan resmi dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA).
Salah satu istilah yang mencuat dalam penyidikan adalah kode “malaikat” yang diduga digunakan untuk menyebut kelompok penerima dari kalangan pejabat tingkat atas.
“Dirjen, malaikat,” ujar Budi saat menjelaskan temuan penyidik terkait penggunaan istilah tersebut.
KPK menduga praktik tersebut berkaitan dengan pungutan tambahan terhadap pemohon layanan keimigrasian. Para pemohon disebut diduga mengalami hambatan dalam proses administrasi hingga akhirnya membayar biaya tambahan di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut penyidik, pungutan tambahan tersebut diduga berada pada kisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk setiap pengurusan dokumen.
“Kalau tidak memproses, kemudian ketemu di kantor imigrasi, bayar dulu baru lanjut prosesnya,” kata Budi.
Dugaan Setoran Rp100 Juta Setiap Pekan
Dalam penyidikan, KPK mendalami dugaan adanya aliran dana sekitar Rp100 juta setiap Jumat yang disebut mengarah kepada pejabat tertentu.
Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya.
Namun KPK menegaskan penyidik masih melakukan pendalaman mengenai sumber dana, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari aliran uang tersebut.
“Perkara yang sedang diproses ini baru satu bagian. Kami menduga ada penerimaan lainnya selain yang sedang diproses,” ujar Budi.
Penyidik juga membuka kemungkinan bahwa dugaan penerimaan tidak hanya berkaitan dengan izin tinggal terbatas (KITAS), tetapi juga berbagai layanan keimigrasian lain.
Diduga Berlangsung Lama dan Terstruktur
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat pada 3 Juni 2026.
Dari pengembangan perkara tersebut, KPK kemudian menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian.
Penyidik menduga praktik tersebut bukan hanya dilakukan oleh individu tertentu, tetapi melibatkan pola pembagian peran dari tingkat teknis hingga pejabat.
Selain kode “malaikat”, penyidik juga menemukan istilah lain seperti “vokalis”, “gitaris”, dan “backing vocal” yang diduga menjadi kode untuk pihak-pihak tertentu dalam distribusi uang.
Salah satu nama yang disebut memiliki peran penting adalah Juniadi Sri Priambudi, yang diduga berperan mengumpulkan serta mendistribusikan dana.
KPK Telusuri Jejak Uang
KPK kini fokus melakukan pelacakan aliran dana atau follow the money untuk mengetahui siapa saja yang diduga menerima keuntungan dari praktik tersebut.
Penyidik juga mendalami dugaan bahwa praktik serupa telah berlangsung dalam periode panjang, bahkan disebut berpotensi terjadi sejak sebelum periode perkara 2022–2026.
“Perkara 2022 sampai 2026 kalau tempus delicti-nya. Tapi kami menduga bisa jadi sudah terjadi sejak jauh sebelum itu,” ujar Budi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai perkara ini menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang lebih luas apabila terbukti melibatkan berbagai tingkatan jabatan.
Peneliti ICW Wana Alamsyah menyebut dugaan pembagian peran dari pimpinan hingga tingkat bawah menunjukkan adanya indikasi persoalan struktural dalam sistem pengawasan.
Menurutnya, pengungkapan kasus tidak cukup hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus mengungkap ke mana aliran dana tersebut berjalan selama bertahun-tahun.
“Yang penting dibongkar adalah tracing sejak awal, lalu siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan dari praktik pemerasan tersebut,” ujarnya.
Kini publik menunggu langkah KPK dalam mengungkap secara terang jaringan, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan praktik pemerasan layanan keimigrasian tersebut.
(Redaksi)
#KPK #Imigrasi #Korupsi #PemerasanLayanan #PenegakanHukum #FollowTheMoney #BeritaNasional
0 Komentar