Jakarta – Pemerintah masih melakukan kajian terkait nasib dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah investor untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah dana tersebut akan dikembalikan atau tidak.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah tengah melakukan penataan ulang terhadap program MBG, termasuk melakukan evaluasi terhadap titik-titik SPPG yang sebelumnya telah ditetapkan.
"Oh belum tentu (dananya diganti), ya saya enggak mengatakan uangnya akan diganti. Karena kan ini akan ditata ulang ya, tentunya juga pasti ada langkah-langkah konkret dari BGN," kata Dudung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Dudung, persoalan tersebut banyak ditemukan pada pembangunan SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menjelaskan, sejumlah investor sebelumnya mengajukan pembiayaan ke pihak perbankan setelah memperoleh kepastian lokasi pembangunan melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat lama Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, setelah muncul persoalan hukum terkait tata kelola program MBG, pemerintah memutuskan melakukan evaluasi kembali terhadap sejumlah proyek yang telah direncanakan.
Karena itu, kelanjutan pembangunan maupun tindak lanjut terhadap dana yang telah dikeluarkan investor masih menunggu hasil penataan ulang serta ketersediaan anggaran.
Dudung juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi pada beberapa lokasi, melainkan dialami oleh cukup banyak SPPG di berbagai daerah.
"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG. Nanti akan ditata ulang," ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tuntutan pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin, yang meminta pengembalian dana sekitar Rp218,25 miliar yang disebut telah disalurkan sebagai dana talangan untuk pembangunan dapur MBG.
Kasus ini juga berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Dalam perkara tersebut, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, telah ditetapkan sebagai tersangka.
0 Komentar