Breaking News

Dua Eks Bos BRI Ventures Divonis 3 dan 2 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Soroti Batasan Hukum antara Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana

HUKUM | TIPIKOR | INVESTASI

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap dua mantan pimpinan BRI Ventures, yakni Nicko Widjaja dan William Gozali, dalam perkara dugaan korupsi investasi pada PT Tani Hub Group Indonesia (TaniHub), dengan nilai investasi mencapai sekitar US$5 juta atau setara Rp73,3 miliar.

Nicko Widjaja dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 110 hari kurungan, sedangkan William Gozali divonis 2 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan.

Putusan tersebut dibacakan setelah majelis hakim menyatakan keduanya terbukti bersalah dalam pengelolaan investasi yang dinilai melanggar ketentuan dan menimbulkan kerugian negara. Namun, vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman masing-masing 11 tahun dan 9 tahun penjara.

Kuasa Hukum: Investasi Sudah Sesuai Prosedur Internal

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum para terdakwa menyatakan keberatan dan menilai perkara ini seharusnya ditempatkan dalam konteks risiko bisnis (business judgment rule/BJR), bukan semata-mata ranah pidana korupsi.

Penasihat hukum Nicko Widjaja, Ditho Sitompoel, menegaskan bahwa seluruh proses investasi telah melalui mekanisme internal perusahaan, termasuk kajian kelayakan, pembahasan komite investasi, hingga keterlibatan berbagai fungsi pengendalian risiko.

“Proses investasi telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di BRI Ventures dan dilandasi prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya batas yang jelas antara keputusan bisnis yang berisiko dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya dalam industri modal ventura yang secara karakteristik memang memiliki tingkat risiko tinggi.

Sorotan pada BJR dan Regulasi Modal Ventura

Kuasa hukum juga menyinggung pentingnya penerapan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 terkait industri modal ventura, yang menurut mereka belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam putusan hakim.

Menurut pihak pembela, kegagalan investasi atau penurunan valuasi startup tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena merupakan risiko inheren dalam ekosistem modal ventura.

“Keberhasilan investasi tidak diukur dari kondisi awal perusahaan, tetapi dari potensi pertumbuhan jangka panjang,” tegas kuasa hukum.

Banding dan Langkah Hukum Lanjutan

Sementara itu, pihak William Gozali menyatakan langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka menilai majelis hakim belum mempertimbangkan secara menyeluruh fakta persidangan dan standar operasional internal perusahaan.

“Putusan ini tidak mencerminkan fakta persidangan secara utuh dan telah menetapkan standar baru di luar SOP dan regulasi yang berlaku,” ujar penasihat hukumnya.

Sementara Nicko Widjaja masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dengan mempelajari salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap, apakah akan banding atau menerima putusan pengadilan.

Hakim Tolak Tuntutan Jaksa Lebih Tinggi

Dalam putusannya, majelis hakim juga menolak tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman lebih berat. Namun, pengadilan tetap menyatakan adanya unsur kesalahan dalam proses investasi yang dilakukan para terdakwa.

Pihak Lain Ikut Dijatuhi Hukuman

Selain dua eks petinggi BRI Ventures, sejumlah pihak lain dalam perkara yang sama juga turut dijatuhi vonis, termasuk jajaran direksi dan mantan eksekutif TaniHub Group serta pihak terkait lainnya dengan variasi hukuman penjara dan denda.

Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut batas tipis antara keputusan bisnis berisiko tinggi dan pertanggungjawaban pidana dalam investasi korporasi, yang kini kembali diperdebatkan dalam praktik hukum di Indonesia.

Kuasa hukum berharap adanya kejelasan lebih tegas ke depan agar tidak terjadi tumpang tindih antara ranah bisnis dan hukum pidana, sehingga kepastian hukum dan iklim investasi tetap terjaga.

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.