Pembentukan pansus tersebut merupakan langkah DPRD dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan untuk menyediakan kebun plasma bagi warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M. Syafi’i, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan organisasi masyarakat, tokoh adat, dan sejumlah undangan lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara, H. Darius, mengatakan bahwa kebun plasma merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, persoalan plasma selama ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pemerataan manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan perkebunan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kewajiban penyediaan plasma tidak dapat digantikan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Plasma merupakan hak masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus direalisasikan oleh perusahaan perkebunan,” tegas Darius.
Pembentukan Pansus Plasma HGU tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut terlihat dari sejumlah papan bunga ucapan selamat yang terpasang di sekitar Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai bentuk apresiasi terhadap langkah DPRD memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Ketua PD IWO Kabupaten Batu Bara, Darmansyah, menilai pembentukan pansus menunjukkan komitmen nyata DPRD dalam mengawal pemenuhan hak masyarakat atas kebun plasma. Ia berharap pansus dapat bekerja secara maksimal dalam mengawasi pelaksanaan berbagai regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat di sekitar wilayah usaha.
Melalui pansus yang telah dibentuk, DPRD Kabupaten Batu Bara akan melakukan pendalaman, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban plasma oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki areal HGU di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan perusahaan perkebunan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Fredy Legito
0 Komentar