JAKARTA – 4 Juni 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6/2026).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, serta dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi DPR menyatakan persetujuannya terhadap RUU Perubahan UU PPSK untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco dalam rapat paripurna.
Pertanyaan tersebut dijawab serentak oleh anggota dewan yang hadir dengan persetujuan.
Bahas Lebih dari 1.200 DIM
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, revisi UU PPSK terlebih dahulu dibahas oleh Komisi XI DPR RI bersama pemerintah.
Dalam proses pembahasan, tercatat terdapat 1.212 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari:
- 805 DIM batang tubuh;
- 407 DIM penjelasan.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar disepakati tetap, sementara sisanya mengalami perubahan redaksional, perubahan substansi, penambahan substansi, maupun penghapusan.
17 Pokok Materi Penting
Revisi UU PPSK memuat sejumlah pengaturan strategis di sektor keuangan nasional. Terdapat 17 pokok materi yang menjadi fokus perubahan, yakni:
- Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
- Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;
- Perluasan kegiatan usaha perbankan dan perbankan syariah;
- Demutualisasi bursa efek;
- Transfer margin dalam transaksi pasar keuangan;
- Surat utang Danantara Indonesia;
- Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
- Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
- Bursa mineral dan komoditas strategis;
- Aset Kripto;
- Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring;
- Pusat Finansial Internasional Indonesia;
- Penanganan piutang macet UMKM;
- Penyelidikan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif;
- Penanganan bank dalam proses penyehatan.
Diharapkan Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan
Pemerintah dan DPR berharap perubahan UU PPSK dapat memperkuat sistem keuangan nasional, meningkatkan perlindungan konsumen, memperjelas pengawasan sektor jasa keuangan, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri keuangan modern seperti aset kripto, pasar modal, teknologi finansial, dan perbankan digital.
Dengan pengesahan ini, Indonesia memasuki babak baru dalam penguatan tata kelola sektor keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan investasi nasional.
0 Komentar