MEDAN, SUMATERA UTARA – Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) menggelar aksi unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), menuntut aparat penegak hukum segera mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang disebut terjadi dalam proses pelantikan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam aksi yang berlangsung di depan Mapolda Sumut tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan praktik yang dinilai berpotensi mencederai integritas dunia pendidikan.
Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, menyatakan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan adanya pungutan yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala sekolah di Kabupaten Labuhanbatu.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pendidikan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
"Kami meminta Polda Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungli dalam proses pelantikan kepala sekolah," ujar Zulhamdani dalam orasinya.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan kepala sekolah seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan ketentuan peraturan yang berlaku, bukan melalui praktik yang mengarah pada transaksi jabatan.
Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
DPP FROMPER menilai dugaan praktik tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dapat membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menurut mereka, apabila benar terjadi jual beli jabatan atau pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah, maka hal tersebut tidak hanya merugikan dunia pendidikan, tetapi juga mencederai nilai moral serta integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengingatkan bahwa praktik pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tiga Tuntutan DPP FROMPER
Dalam pernyataannya, DPP FROMPER menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Polda Sumatera Utara, yaitu:
- Mendesak Polda Sumut segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah di Kabupaten Labuhanbatu.
- Meminta pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.
- Mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut secara transparan dan tuntas.
Polda Sumut Diminta Tindak Lanjuti Laporan
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan Polda Sumatera Utara menemui massa aksi dan menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
Pihak kepolisian juga meminta DPP FROMPER untuk melengkapi laporan melalui mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas) beserta data dan dokumen pendukung agar proses penanganan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Zulhamdani menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional serta transparan.
"Kami akan menunggu langkah konkret dari Polda Sumut. Kami berharap setiap informasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas dunia pendidikan," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu terkait tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya hasil penyelidikan maupun putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar