PONTIANAK, Kalimantan Barat – Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat, Fredy Legito, memberikan pemahaman hukum terkait persoalan warga yang membawa seorang laki-laki yang bukan pasangan sah maupun keluarga untuk menginap selama beberapa hari di rumah, hingga mendapat teguran dari lingkungan RT.
Menurut Fredy, persoalan tersebut perlu dilihat dari beberapa aspek hukum dan kondisi di lingkungan tempat tinggal. Secara umum, tidak terdapat aturan nasional yang secara langsung melarang seseorang menerima atau membawa tamu laki-laki menginap di rumah pribadi hanya karena faktor jenis kelamin atau status hubungan.
“Rumah merupakan ranah privat seseorang. Namun, penggunaan ruang privat tetap memiliki batas ketika berkaitan dengan ketertiban umum dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Ia menerangkan, persoalan dapat menjadi perhatian apabila keberadaan tamu tersebut menimbulkan gangguan ketertiban, keresahan warga, aktivitas yang mencurigakan, atau bertentangan dengan aturan lingkungan setempat.
Beberapa kondisi yang dapat menjadi perhatian antara lain:
- Adanya gangguan terhadap ketentraman warga.
- Melanggar aturan lingkungan seperti ketentuan RT/RW, aturan tempat tinggal, kos, atau kontrakan.
- Terdapat dugaan perbuatan yang melanggar hukum.
Fredy menjelaskan, dalam kehidupan bermasyarakat, RT memiliki peran dalam menjaga ketertiban lingkungan melalui pendekatan sosial, termasuk memberikan teguran atau melakukan musyawarah apabila terdapat persoalan yang mengganggu warga.
“RT dapat melakukan langkah persuasif dan koordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan, seperti pemerintah kelurahan/desa, Bhabinkamtibmas, maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban,” ujarnya.
Terkait aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Fredy menyampaikan bahwa terdapat ketentuan mengenai perzinaan dan hidup bersama tanpa perkawinan (kohabitasi), namun penerapannya memiliki unsur dan syarat tertentu serta termasuk delik aduan.
“Tidak otomatis setiap orang yang menginapkan tamu dianggap melakukan pelanggaran pidana. Harus dilihat fakta, hubungan para pihak, unsur perbuatan, serta adanya laporan sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Fredy menambahkan, untuk menentukan langkah hukum yang tepat, perlu diketahui beberapa hal seperti lokasi kejadian, status hubungan antara pihak yang menginap dengan pemilik rumah, serta status tempat tinggal.
“Apakah laki-laki tersebut keluarga, teman, pasangan, atau memiliki hubungan lain, serta apakah rumah tersebut milik sendiri atau tempat sewa, semuanya perlu dilihat agar penilaian hukumnya tidak keliru,” pungkasnya.
DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar menyelesaikan persoalan lingkungan melalui komunikasi dan musyawarah terlebih dahulu, dengan tetap menghormati hak pribadi warga serta menjaga ketertiban bersama.
0 Komentar