Fredy Legito: Masyarakat Harus Mampu Membedakan Produk Jurnalistik Profesional dengan Konten Digital Biasa
Kebebasan Berekspresi Dijamin Konstitusi, Namun Akurasi Informasi dan Tanggung Jawab Hukum Tetap Menjadi Kewajiban
KALIMANTAN BARAT – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang melalui berbagai platform digital seperti TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, maupun media sosial lainnya.
Namun di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena yang semakin menjadi perhatian berbagai kalangan, yakni maraknya konten yang dikemas menyerupai produk jurnalistik atau pemberitaan, tetapi tidak selalu disertai dengan identitas media yang jelas, legalitas perusahaan pers, maupun mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana yang berlaku dalam dunia jurnalistik profesional.
Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Fredy Legito, menilai fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Menurutnya, perkembangan media sosial merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari dan justru harus dimanfaatkan secara positif. Akan tetapi, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara produk jurnalistik profesional dan konten digital yang diproduksi secara mandiri oleh pengguna media sosial.
“Teknologi digital memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pendapat. Namun publik juga perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial diproduksi melalui proses jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan,” ujar Fredy Legito.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktik jurnalistik profesional, setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui tahapan pengumpulan data, pengecekan fakta, konfirmasi kepada pihak terkait, penyuntingan, hingga pengawasan redaksional yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, keberadaan perusahaan pers yang memiliki badan hukum, struktur organisasi yang jelas, penanggung jawab, alamat redaksi, serta mekanisme hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pemberitaan.
“Legalitas media bukan sekadar persoalan administrasi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab kepada publik. Masyarakat harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan informasi atau sengketa pemberitaan,” tegasnya.
Media Sosial dan Pers Memiliki Kedudukan Hukum yang Berbeda
Dari perspektif hukum, Fredy Legito menjelaskan bahwa akun media sosial tidak otomatis menjadi perusahaan pers hanya karena mempublikasikan informasi atau berita.
Kegiatan pers di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sementara aktivitas masyarakat di ruang digital juga tunduk pada berbagai ketentuan hukum lain, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi terkait lainnya.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, kritik, gagasan, maupun informasi melalui berbagai platform digital.
Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan memperoleh serta menyampaikan informasi.
Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak.
“Setiap hak selalu disertai tanggung jawab. Ketika seseorang menyampaikan informasi kepada publik, maka ia juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi tersebut tidak mengandung fitnah, hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun informasi yang menyesatkan,” jelasnya.
Tantangan Utama Adalah Verifikasi dan Akurasi Informasi
Fredy menilai bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini bukan semata-mata soal legalitas media, melainkan kualitas verifikasi informasi yang beredar.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat sering kali menerima dan membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumber maupun kebenarannya.
Padahal, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari keresahan sosial, konflik di masyarakat, hingga potensi pelanggaran hukum.
Karena itu, menurutnya, prinsip-prinsip dasar yang harus dijaga oleh seluruh pihak dalam menyampaikan informasi kepada publik meliputi:
- Akurasi informasi;
- Verifikasi fakta;
- Transparansi sumber informasi;
- Keberimbangan pemberitaan;
- Tanggung jawab terhadap dampak informasi yang dipublikasikan.
“Baik media, jurnalis, kreator konten, maupun pengguna media sosial pada dasarnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Literasi Digital Menjadi Kunci
DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat juga menilai bahwa peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di era informasi saat ini.
Masyarakat harus mampu membedakan antara:
- Produk jurnalistik profesional;
- Opini pribadi;
- Konten kreator;
- Jurnalisme warga (citizen journalism);
- Informasi media sosial biasa.
Pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar atau belum terverifikasi.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih kritis dalam memilih sumber informasi dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pers Profesional Tetap Menjadi Pilar Demokrasi
Dalam pandangannya, pers profesional tetap memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, pendidikan publik, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, insan pers diharapkan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, integritas, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, masyarakat pengguna media sosial juga diharapkan dapat memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab sehingga kebebasan berekspresi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana edukasi dan informasi yang sehat, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkeadaban,” tutup Fredy Legito.
0 Komentar