Breaking News

Dokter Tifa Ditangkap Polisi Saat Ikuti Ujian S3 FKUI, Tim Hukum Pertanyakan Dasar Penahanan


JAKARTA – Tim hukum dokter Tifa mengungkap bahwa kliennya, dokter Tifa, diamankan oleh aparat kepolisian pada Jumat (19/6/2026) pagi terkait perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kuasa hukum dokter Tifa, Azis Yanuar, menyampaikan bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat dokter Tifa berada di apartemennya. Setelah diamankan, dokter Tifa kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum.

Menurut Azis, saat diamankan, dokter Tifa sedang menjalani agenda akademik berupa ujian Program Doktor (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Bahkan, ketika berada di salah satu ruangan di Polda Metro Jaya, dokter Tifa disebut masih mengikuti proses ujian secara daring menggunakan laptop.

“Dokter Tifa tampak berada di depan laptop dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dari suatu ruangan di Polda Metro Jaya,” ujar Azis dalam keterangannya.

Tim hukum mempertanyakan langkah penangkapan tersebut karena menurut mereka, selama proses penyidikan berlangsung, dokter Tifa dinilai kooperatif dan rutin menjalankan kewajiban lapor ke Polda Metro Jaya hingga pekan sebelumnya.

Azis mengatakan hingga rilis tersebut disampaikan, pihaknya belum memperoleh penjelasan resmi terkait dasar hukum maupun alasan dilakukannya penangkapan terhadap kliennya.

“Hingga rilis ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun alasan dilakukannya penangkapan tersebut,” katanya.

Dalam perkara yang sama, selain dokter Tifa, polisi juga melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo yang juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi.

Roy Suryo disebut diamankan sekitar pukul 07.00 WIB pada hari yang sama. Tim hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, turut menyampaikan keberatan atas langkah penangkapan tersebut.

Menurut pihak kuasa hukum Roy Suryo, kliennya selama ini selalu memenuhi panggilan penyidik dan menjalankan kewajiban lapor. Karena itu, pihaknya mempertanyakan alasan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan.

“Jika penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut Tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, seharusnya dapat dilakukan dengan surat panggilan, bukan melalui upaya paksa,” ujar Ahmad Khozinudin.

Pihak kuasa hukum juga menilai proses hukum tersebut seharusnya berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Sementara itu, perkara dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi sebelumnya telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka sejak November 2025. Proses hukum kasus tersebut masih menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh yang aktif menyampaikan pandangan di ruang publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lengkap mengenai alasan penangkapan serta tahapan hukum selanjutnya terhadap dokter Tifa dan Roy Suryo.

Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.