Dari jumlah tersebut, tiga perusahaan dilaporkan telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara dengan total nilai mencapai sekitar Rp200 miliar.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui mekanisme ultimum remedium, yakni pendekatan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya sebelum proses hukum ditingkatkan ke tahap penyidikan pidana.
"Dari total 32 wajib pajak yang sedang kami lakukan penanganan, terdapat 11 wajib pajak dengan potensi penerimaan negara sekitar Rp1,1 triliun. Dari jumlah tersebut, tiga wajib pajak telah membetulkan sendiri SPT mereka dan menyetor sekitar Rp200 miliar ke kas negara," ujar Bimo Wijayanto usai menghadiri konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Potensi Penerimaan Negara Capai Rp1,1 Triliun
Bimo menjelaskan, puluhan perusahaan sawit yang menjadi objek pemeriksaan saat ini berada pada tahapan yang berbeda-beda dalam proses penegakan hukum perpajakan.
Sebagian masih berada dalam tahap Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper), sebagian lainnya telah memasuki tahap penyidikan, sementara sejumlah kasus masih dalam proses pendalaman dan pengembangan data.
Menurutnya, kebijakan ultimum remedium merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan karena memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan pelaporan dan melunasi kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administratif yang berlaku.
"Itu masih dalam tahap bukper. Dari delapan wajib pajak yang sedang diperiksa, ada tiga yang memilih membetulkan sendiri kewajibannya. Jika wajib pajak bersedia membayar sesuai hasil perhitungan yang dilakukan, maka proses hukum dapat dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Namun demikian, DJP menegaskan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru atau indikasi pelanggaran lain, proses hukum tetap dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sejumlah Kasus Sudah Masuk Ranah Kejaksaan
Selain melakukan pemeriksaan internal, DJP juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perpajakan yang diduga mengandung unsur pidana.
Bimo mengungkapkan bahwa beberapa perkara yang melibatkan wajib pajak sektor CPO telah diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.
Menurutnya, koordinasi antara DJP dan Kejaksaan Agung terus berlangsung, termasuk dalam hal permintaan data dan informasi perpajakan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.
"Sebenarnya bukan kami yang menyerahkan data, tetapi Kejaksaan Agung yang meminta. Bahkan hari ini saja terdapat 18 permintaan data wajib pajak dengan rentang waktu hingga 18 tahun ke belakang. Itu merupakan kewenangan mereka dalam proses penegakan hukum," ungkap Bimo.
Komitmen Berantas Pengemplang Pajak
DJP menegaskan tidak akan ragu melimpahkan kasus-kasus yang diduga merugikan negara kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi kuat terjadinya penghindaran pajak maupun tindak pidana perpajakan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor strategis, termasuk industri kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Bimo juga menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi, kecurangan, maupun praktik pengemplangan pajak.
"Kalau memang ada pihak-pihak yang terbukti melakukan fraud atau pelanggaran hukum lainnya, tentu kami mendukung agar hal tersebut diungkap secara transparan. Yang terpenting adalah menjaga kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan," tegasnya.
Kesempatan Membetulkan Kewajiban Pajak
Melalui mekanisme yang berlaku, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT maupun mengungkap ketidakbenaran pelaporan pajaknya secara sukarela.
Apabila kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya dilunasi sesuai ketentuan, maka proses pemeriksaan maupun bukti permulaan dapat dihentikan tanpa harus berlanjut ke proses pidana.
Namun bagi wajib pajak yang tidak kooperatif atau ditemukan unsur kesengajaan dalam menghindari kewajiban perpajakan, DJP memastikan akan melanjutkan proses hukum hingga tahap penyidikan dan penuntutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan taat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
0 Komentar