Tagihan Pajak Tak Dibayar, DJP Bekukan dan Sita Rekening Rp 33,4 Miliar
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II menyita dua rekening milik wajib pajak badan berinisial PT AG dengan total saldo mencapai Rp33,49 miliar sebagai bagian dari upaya penagihan aktif atas tunggakan pajak senilai Rp24,86 miliar.
Langkah penyitaan tersebut dilakukan setelah serangkaian tahapan penagihan dan peringatan yang diberikan otoritas pajak tidak diindahkan oleh wajib pajak. Tindakan ini menjadi salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan untuk memastikan hak negara atas penerimaan pajak tetap terlindungi.
Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam kegiatan sita serentak yang digelar Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemblokiran rekening yang telah dilakukan sebelumnya.
Berawal dari Surat Teguran Hingga Surat Paksa
Berdasarkan keterangan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, proses penagihan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum sampai pada tahap penyitaan, otoritas pajak terlebih dahulu menempuh berbagai langkah administratif dan persuasif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tahapan awal dimulai dengan penerbitan Surat Teguran pada 24 September 2024 sebagai peringatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya kepada negara.
Karena tunggakan pajak tidak juga diselesaikan, DJP kemudian meningkatkan status penagihan melalui penerbitan Surat Paksa pada 8 Oktober 2025. Namun hingga batas waktu yang ditentukan berakhir, PT AG tetap belum melaksanakan kewajibannya.
Kondisi tersebut membuat aparat pajak mengambil langkah lanjutan berupa pemblokiran rekening perusahaan pada 14 Mei 2026 guna mengamankan aset yang dapat digunakan untuk pelunasan utang pajak.
Rekening Dibekukan dan Disita
Setelah proses pemblokiran dilakukan, DJP melanjutkan tindakan hukum dengan melakukan penyitaan terhadap rekening yang berada di Kantor Cabang Pembantu BNI Hang Lekir, Jakarta Selatan.
Penyitaan dilaksanakan pada 10 Juni 2026 berdasarkan surat pelaksanaan sita yang telah diterbitkan sesuai prosedur hukum perpajakan.
Dalam proses tersebut, DJP juga berkoordinasi dengan pihak perbankan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerja sama antara otoritas pajak dan lembaga perbankan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum perpajakan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Negara Tidak Boleh Kalah dari Penunggak Pajak
Kanwil DJP Jakarta Selatan II menegaskan bahwa penyitaan merupakan langkah terakhir yang ditempuh setelah berbagai pendekatan persuasif dan administratif tidak membuahkan hasil.
"Tindakan penagihan aktif ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah berbagai upaya persuasif dan administratif telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku," demikian keterangan DJP.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga penerimaan negara melalui penegakan hukum yang profesional, adil, dan transparan.
Pajak sendiri merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga berbagai pelayanan publik yang dinikmati masyarakat.
Karena itu, ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Pesan Tegas untuk Seluruh Wajib Pajak
Kasus PT AG menjadi peringatan bagi seluruh wajib pajak bahwa otoritas perpajakan memiliki kewenangan hukum untuk melakukan berbagai tindakan penagihan aktif apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.
DJP mengimbau seluruh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
Kepatuhan sukarela dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perpajakan yang sehat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
Dengan penyitaan aset senilai puluhan miliar rupiah ini, DJP menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penunggak pajak untuk menghindari kewajiban kepada negara. Setiap tunggakan yang tidak diselesaikan berpotensi berujung pada tindakan hukum yang lebih tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Fredy Legito Jakarta, 20 Juni 2026
0 Komentar