Dissenting Opinion Hakim Andi Saputra Jadi Sorotan, Nilai Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan dari Seluruh Dakwaan
JAKARTA – Putusan majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, tidak diambil secara bulat. Di balik vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan mayoritas majelis hakim, terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim anggota Andi Saputra yang menilai terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (30/6/2026), Andi Saputra menyatakan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum belum mampu membuktikan adanya mens rea atau niat jahat pada diri Nadiem sebagai menteri.
Menurutnya, rangkaian fakta yang terungkap selama persidangan belum membentuk hubungan sebab akibat yang utuh sehingga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.
"Dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat diambil kesimpulan kausalitas yang sempurna bahwa telah terjadi niat jahat pada diri terdakwa sebagai menteri untuk melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Andi Saputra saat membacakan dissenting opinion.
Hakim Andi juga menilai penandatanganan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 oleh Nadiem tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, regulasi tersebut tidak mengunci penggunaan merek tertentu, melainkan hanya mengatur penggunaan sistem operasi yang menjadi bagian dari kebijakan program digitalisasi pendidikan.
Selain itu, ia menyatakan persidangan tidak menemukan adanya alat bukti yang menunjukkan terjadi permufakatan jahat antara Nadiem dengan para terdakwa lain dalam perkara tersebut. Tidak terdapat bukti bahwa Nadiem memerintahkan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana korupsi, maupun menerima keuntungan yang melanggar hukum dari pihak lain.
Andi Saputra juga menyoroti dugaan keterkaitan antara kebijakan pengadaan Chromebook, kerugian negara, serta investasi Google ke PT GoTo. Menurutnya, ketiga peristiwa tersebut merupakan kejadian yang berdiri sendiri dan belum memiliki hubungan sebab akibat yang kuat untuk membuktikan adanya konflik kepentingan ataupun perdagangan pengaruh.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim Andi berkesimpulan dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, Nadiem Anwar Makarim seharusnya dibebaskan dari dakwaan primer maupun subsider.
Meski demikian, pendapat tersebut merupakan minoritas dalam majelis hakim. Mayoritas hakim yang dipimpin Ketua Majelis Purwanto S. Abdullah menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider.
Dalam amar putusan, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta pembayaran uang pengganti dengan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Usai putusan dibacakan, pihak Nadiem menyatakan akan mengajukan banding. Dengan demikian, perkara tersebut masih akan berlanjut ke tingkat peradilan berikutnya dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Keberadaan dissenting opinion dalam perkara ini menjadi salah satu aspek yang paling menyita perhatian publik. Dalam sistem peradilan Indonesia, perbedaan pendapat hakim merupakan bagian yang sah dari proses pengambilan putusan dan wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagai bentuk transparansi serta independensi kekuasaan kehakiman.
Fredy Legito
0 Komentar