KUBU RAYA – Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait transaksi jual beli lapak di Pasar Bahagia, Dusun Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kini memasuki tahap penyidikan.
Seorang warga bernama Sayyadi mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp12,4 juta setelah transaksi yang dijalaninya diduga tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan. Atas peristiwa tersebut, ia melaporkan perkara tersebut ke Kepolisian Sektor Sungai Raya.
Laporan tersebut telah diterima dan diregistrasi dengan Nomor: TBL/84/V/RES.1.8/2026/Kalbar/Res Kubu Raya/Sek Sungai Raya.
Menurut keterangan Sayyadi, persoalan bermula pada Rabu, 26 Juli 2023, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu, terlapor yang diketahui berinisial Satiran disebut meminjam uang sebesar Rp2.400.000 dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu dua minggu.
Namun, setelah batas waktu yang dijanjikan berlalu, uang tersebut, menurut pelapor, tidak kunjung dikembalikan.
Pelapor menuturkan, sebagai bentuk penggantian utang, terlapor kemudian menawarkan sebuah meja atau lapak di Pasar Bahagia. Karena percaya dengan penawaran tersebut, Sayyadi mengaku kembali menyerahkan uang sebesar Rp10 juta, sehingga total dana yang telah diberikan kepada terlapor mencapai Rp12.400.000.
"Karena uang pinjaman tidak dikembalikan, saya disuruh mengambil lapaknya. Saya kemudian menambah uang Rp10 juta. Setelah semuanya dibayar, ternyata lapak tersebut digusur oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya," ujar Sayyadi, Rabu (1/7/2026).
Akibat peristiwa tersebut, Sayyadi mengaku mengalami kerugian materiil dan memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian.
Penyidik Mulai Periksa Sejumlah Saksi
Perkembangan penanganan perkara mulai terlihat setelah pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 25 Juni 2026. Sebelumnya, laporan polisi tersebut dibuat pada 8 Mei 2026.
Dalam SP2HP dijelaskan bahwa penyidik yang menangani perkara, Brigadir Erwin Ridha Saputra, telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah saksi, yakni Robert, Rahma, dan Jumiati, untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan perkara melalui aplikasi WhatsApp, Brigadir Erwin Ridha Saputra memberikan tanggapan singkat.
"Nanti kita infokan perkembangan ya, Bang," ujarnya.
Pemeriksaan para saksi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti guna menentukan konstruksi hukum dalam perkara yang sedang ditangani.
Pelapor Berharap Ada Kepastian Hukum
Sayyadi berharap penyidik dapat menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, proses hukum yang berjalan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.
Dugaan Pelanggaran Pidana
Apabila nantinya berdasarkan hasil penyidikan ditemukan unsur pidana, dugaan penipuan dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.
Sementara apabila ditemukan unsur penggelapan, ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHP yang juga mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Meski demikian, penentuan pasal yang akan diterapkan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta alat bukti yang diperoleh selama proses hukum berlangsung.
Sesuai ketentuan manajemen penyidikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan bentuk transparansi kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan perkara. SP2HP diberikan secara berkala hingga perkara memperoleh kepastian hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas laporan tersebut. Demi memenuhi asas keberimbangan dan praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Sumber: Mulyadi
0 Komentar