MANDAILING NATAL – Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Sekretaris Desa Malintang, Kecamatan Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, memantik sorotan publik dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Adil Halomoan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Malintang diduga juga masih aktif sebagai guru penerima sertifikasi di SMP Muhammadiyah 31 Gunung Tua Panyabungan serta tercatat sebagai tenaga pendidik honorer di MTs GUPPI Malintang.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait kesesuaian status jabatan yang diemban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejumlah warga menilai persoalan ini perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak terkait guna menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah seorang warga bermarga Batubara yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyatakan bahwa dugaan rangkap jabatan tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh instansi yang berwenang.
"Kami berharap ada penjelasan resmi. Jika memang terdapat aturan yang melarang atau membatasi rangkap jabatan, tentu harus ditinjau agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, selain berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, rangkap jabatan juga dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
"Jabatan Sekdes memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Di sisi lain, profesi guru juga memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Karena itu masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengaturan dan pembagian tugasnya," katanya.
Pendapat serupa disampaikan warga lainnya bermarga Matondang. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Kami tidak mempermasalahkan seseorang mencari nafkah. Namun jika terdapat potensi benturan aturan atau konflik kepentingan, maka harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan," ujarnya.
Sejumlah warga bahkan meminta pemerintah daerah, instansi pendidikan, dan lembaga pengawasan terkait untuk melakukan verifikasi terhadap status kepegawaian yang bersangkutan serta memastikan seluruh mekanisme administrasi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Desa Malintang, Adil Halomoan, melalui sambungan WhatsApp belum memperoleh tanggapan meskipun pesan yang dikirim telah terbaca.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Malintang, Amran, saat dikonfirmasi menyatakan akan memberikan penjelasan setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Sekdes.
"Nanti saya jawab setelah jumpa dengan Sekdes ya," tulisnya melalui pesan singkat.
Namun hingga lebih dari enam jam setelah konfirmasi dilakukan, jawaban resmi yang diminta belum diterima redaksi.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi, media masih terus berupaya memperoleh keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan, instansi pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Inspektorat, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan menerapkan regulasi terkait jabatan perangkat desa.
Penelusuran lebih lanjut juga akan dilakukan untuk mengetahui secara pasti apakah status yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau terdapat potensi pelanggaran administrasi yang memerlukan tindak lanjut dari instansi berwenang.
Sampai terdapat penjelasan resmi dan hasil verifikasi dari pihak terkait, dugaan rangkap jabatan tersebut masih menjadi informasi yang memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut.
Magrifatulloh
0 Komentar