Diduga Dibekingi Oknum Aparat, Aktivis Desak Kapolri Ambil Alih Penanganan Dugaan Mafia PETI di Mandailing Natal
MANDAILING NATAL – Sejumlah elemen masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil alih penanganan dugaan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai semakin marak dan belum ditangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum di daerah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan dalam kegiatan PETI. Video tersebut menjadi sorotan publik karena aktivitas yang ditampilkan diduga berlangsung secara terbuka.
Ketua Presidium SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup), Ahmad Rifai Nasution, menilai kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat serta memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal di wilayah Mandailing Natal.
"Hukum seolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas PETI masih ditemukan di sejumlah lokasi, sementara penindakan yang dilakukan dinilai belum memberikan efek jera. Kami meminta aparat bertindak tegas apabila memang ditemukan pelanggaran hukum," ujarnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Senin (29/6).
Dalam penyampaian sikap tersebut, Ahmad Rifai didampingi Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI), Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Hanafi Lubis, Ketua JAM NU Hendra, Presidium MPR Madina Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-SR) Dahler Lubis, serta sejumlah aktivis lainnya.
Mereka menilai penanganan terhadap dugaan aktivitas PETI, termasuk video yang telah beredar luas di media sosial, perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut mereka, apabila video tersebut benar menggambarkan aktivitas pertambangan tanpa izin, maka aparat penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Para aktivis juga meminta agar aparat kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
"Kami berharap proses penyelidikan tidak berhenti hanya pada pernyataan bahwa kasus masih didalami. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai perkembangan dan hasil penanganannya," ujar salah seorang perwakilan aliansi.
Selain itu, mereka menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap praktik pertambangan ilegal. Namun demikian, mereka meminta agar dugaan tersebut dibuktikan melalui proses penyelidikan yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Apabila aparat di tingkat daerah dinilai belum mampu menangani perkara tersebut secara optimal, mereka mendesak Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara mempertimbangkan pengambilalihan penanganan kasus melalui satuan yang lebih tinggi, termasuk Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri apabila dipandang diperlukan sesuai kewenangan.
Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Sementara itu, Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM), Sutan Paruhuman, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aksi penyampaian aspirasi menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Dalam aksi tersebut, aliansi berencana menyampaikan evaluasi terhadap penanganan dugaan praktik PETI di Mandailing Natal sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum.
"Kami berharap seluruh dugaan aktivitas pertambangan ilegal dapat ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil demi menjaga kelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," ujarnya.
Para aktivis menegaskan bahwa gerakan mereka bertujuan mendorong penegakan hukum serta perlindungan lingkungan hidup, sekaligus memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat diproses sesuai ketentuan hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Hak Jawab
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara, Mabes Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.
(Magrifatulloh)
0 Komentar