Menurut keterangan sumber kepada awak media, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen yang digunakan dalam pengurusan administrasi. Namun, berdasarkan hasil penelusuran awal, petugas menyampaikan bahwa data yang berkaitan dengan buku nikah tersebut belum ditemukan dalam administrasi yang tersedia di KUA.
Temuan tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan terkait status dan validitas dokumen yang dimiliki. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa buku nikah tersebut palsu ataupun tidak sah secara hukum.
Tidak ditemukannya data dalam administrasi KUA, menurut sejumlah pihak, tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemalsuan dokumen. Sebab, proses pembuktian keaslian suatu dokumen negara harus dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang menyeluruh berdasarkan data dan arsip resmi yang dimiliki instansi terkait.
Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat Fredy Legito,A.Md.Kom administrasi kependudukan menilai terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan data buku nikah tidak ditemukan dalam sistem pencatatan. Salah satunya adalah data pernikahan lama yang belum terdigitalisasi sehingga masih tersimpan dalam register manual.
Selain itu, kemungkinan lain dapat berupa kesalahan penulisan identitas, perbedaan data kependudukan, perubahan administrasi wilayah, pencatatan yang dilakukan di KUA lain, hingga kendala administratif yang menyebabkan data sulit ditelusuri.
Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Fredy Legito, menegaskan bahwa keaslian buku nikah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tampilan fisik dokumen semata.
"Pembuktian keaslian sebuah buku nikah harus dilakukan melalui pencocokan dengan Register Akta Nikah, arsip resmi KUA, serta data administrasi yang tersimpan pada Kementerian Agama. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur," ujarnya.
Menurut Fredy, apabila setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut ternyata data pernikahan ditemukan dalam register resmi negara, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pengajuan duplikat buku nikah apabila dokumen sebelumnya mengalami kerusakan atau kehilangan.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang dimiliki dengan data resmi yang tercatat dalam register negara, maka instansi berwenang dapat melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan penyebab dan status hukum dokumen tersebut.
Fredy juga menekankan pentingnya asas kehati-hatian dalam menyikapi persoalan administrasi kependudukan maupun dokumen perkawinan.
"Jangan sampai muncul stigma atau tuduhan yang belum terbukti. Semua harus mengedepankan fakta, data, dan hasil pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang. Prinsip kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati," tegasnya.
Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi dari pihak terkait guna menghindari spekulasi yang berkembang di tengah publik. Transparansi dalam proses verifikasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan serta pelayanan hukum yang diberikan negara.
Hingga informasi ini disampaikan, belum ada kesimpulan resmi mengenai status hukum dokumen yang dimaksud. Proses verifikasi dan penelusuran administrasi masih menjadi kewenangan pihak terkait berdasarkan data, dokumen, serta register resmi yang tersedia.
(Redaksi)
0 Komentar