Didampingi Kuasa Hukum, Orang Tua Tersangka Serahkan Permohonan Penangguhan Penahanan ke Polres Sanggau, Tembusan Disampaikan ke Polda Kalbar
SANGGAU – Orang tua dua tersangka dalam perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PT Mitra Karya Sentosa (MKS), Kabupaten Sanggau, secara resmi mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Polres Sanggau. Selain itu, surat tersebut juga ditembuskan kepada Polda Kalimantan Barat, Irwasda Polda Kalbar, dan Kabid Propam Polda Kalbar sebagai bentuk permohonan agar proses hukum berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.
Penyerahan permohonan tersebut dilakukan dengan pendampingan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LMRRI Kalimantan Barat selaku kuasa hukum keluarga.
Tim pendamping hukum terdiri dari Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Kusnandar Darmawi, S.Psi., Fredy Legito, A.Md.Kom., Yohanes Amlan, dan Subandi. Mereka menegaskan akan terus memberikan pendampingan hukum kepada keluarga hingga seluruh proses perkara memperoleh kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam permohonan tersebut, kedua orang tua menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi anak-anak mereka selama proses hukum berlangsung. Mereka menyampaikan komitmen untuk menghadirkan para tersangka apabila sewaktu-waktu dibutuhkan penyidik, serta memastikan tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatan yang disangkakan.
Selain menyerahkan surat permohonan, pihak keluarga juga kembali mempertanyakan sejumlah aspek dalam penanganan perkara, mulai dari kronologi penangkapan, lokasi kejadian, alat bukti yang dimiliki penyidik, hingga alasan adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berada di dalam kendaraan yang sama saat peristiwa tersebut terjadi.
Mereka berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak serta menghindari munculnya berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Harapan Orang Tua
Apui, orang tua salah satu tersangka, berharap permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan dapat dipertimbangkan secara bijaksana oleh penyidik.
"Harapan kami selaku orang tua, semoga permohonan penangguhan penahanan yang telah kami ajukan dapat dikabulkan oleh pihak kepolisian."
Ia juga menegaskan bahwa keluarga siap bertanggung jawab membina dan mengawasi anaknya apabila permohonan tersebut dikabulkan.
"Kami berharap isi surat permohonan ini dapat menjadi pertimbangan. Kami sebagai orang tua berkomitmen membina dan mengawasi anak kami agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kami berharap mereka diberikan kesempatan menjalani proses hukum dengan tetap berada di tengah keluarga."
Dalam kesempatan itu, Apui turut menyampaikan pandangannya mengenai peran petugas keamanan perusahaan.
Menurutnya, petugas keamanan seharusnya menjalankan tugas secara profesional, menjaga keamanan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.
"Kami berharap perusahaan melakukan evaluasi terhadap oknum security apabila memang ditemukan tindakan yang tidak sesuai tugasnya. Petugas keamanan seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif, menjaga situasi tetap kondusif, serta menghormati masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan."
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat berharap hubungan antara perusahaan dan warga dapat terjalin secara harmonis dengan mengedepankan dialog serta penyelesaian persoalan secara proporsional sesuai ketentuan hukum.
Penangguhan Penahanan Merupakan Hak Tersangka
Kuasa hukum keluarga, Kusnandar Darmawi, S.Psi., menegaskan bahwa pengajuan penangguhan penahanan merupakan hak setiap tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurutnya, permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat proses penyidikan, melainkan sebagai bentuk penggunaan hak hukum yang diberikan oleh undang-undang.
"Klien kami tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap mengikuti setiap tahapan penyidikan. Permohonan penangguhan ini diajukan dengan harapan penyidik juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, asas praduga tak bersalah, serta adanya jaminan dari pihak keluarga," ujarnya.
Ia menambahkan, keluarga telah menyatakan kesanggupan menjadi penjamin sehingga para tersangka tetap dapat menjalani proses hukum tanpa mengurangi kewajiban mereka memenuhi panggilan penyidik.
Pendampingan Hingga Perkara Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara itu, Pengurus DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Yohanes Amlan, menegaskan pihaknya akan terus memberikan pendampingan hukum kepada keluarga hingga perkara memperoleh kepastian hukum.
Menurutnya, seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti, fakta hukum, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
"Kami akan terus mengawal perkara ini secara profesional. Kami juga membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak agar penanganan perkara berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan," tegas Yohanes.
Hak Jawab
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat, PT Mitra Karya Sentosa (MKS), maupun pihak-pihak terkait lainnya agar pemberitaan tetap berimbang, akurat, serta sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.
(Fredy Legito)
0 Komentar