HUKUM | DEMONSTRASI | PEMERINTAH
Aksi yang digelar mahasiswa tersebut menjadi ruang penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan program nasional MBG yang dinilai masih menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
Dalam dialog bersama massa aksi, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, menyampaikan bahwa apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi dalam program yang menggunakan anggaran negara, maka proses hukum harus berjalan secara tegas.
“Sudah ada tersangkanya. Itu sudah menjadi kewenangan aparat hukum untuk memproses,” ujar Rasmidi di hadapan mahasiswa.
Bahkan, Rasmidi menyampaikan pandangan keras terkait hukuman bagi pelaku korupsi yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Menurut saya, seharusnya hukumannya mati. Tidak tahu lagi masalah apa yang terjadi di Indonesia ini,” tegasnya.
Meski demikian, Rasmidi menjelaskan bahwa DPRD Kalbar tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG karena kebijakan tersebut merupakan program pemerintah pusat.
“Kalau besok saya stop MBG, kami tidak punya kewenangan itu,” ungkapnya.
Mahasiswa Desak Evaluasi Menyeluruh MBG
Sementara itu, Ketua BEM FKIP Universitas Tanjungpura, Fahri Andhika, menegaskan bahwa mahasiswa bukan menolak tujuan utama program MBG, melainkan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tersebut.
Menurutnya, sebuah kebijakan tidak cukup dinilai hanya dari niat baik, tetapi juga harus melihat dampak dan pelaksanaannya di lapangan.
“Tujuan program mungkin baik, tetapi implementasinya harus kita lihat bersama karena masih banyak persoalan yang muncul,” ujarnya.
Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas pembangunan daerah, khususnya terkait sektor pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
Fahri juga menyoroti dugaan adanya pergeseran perhatian dan anggaran yang dinilai dapat berdampak terhadap sektor lain yang lebih mendesak.
“Yang dibutuhkan Kalbar saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur,” katanya.
Soroti Beban Tenaga Pendidik
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG dinilai berpotensi memberikan beban tambahan terhadap tenaga pendidik.
Mereka menilai sejumlah guru yang seharusnya fokus pada kegiatan belajar mengajar, ikut terseret dalam proses pendukung pelaksanaan program tersebut.
“Waktu yang seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan dan mengajar, bisa teralihkan kepada program MBG,” kata Fahri.
Tuntut Transparansi Pengelolaan MBG
Selain meminta evaluasi program, mahasiswa juga mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Mahasiswa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka informasi secara transparan mengenai pengelola dapur MBG, termasuk keterlibatan pejabat maupun pihak tertentu.
Menurut mereka, transparansi diperlukan agar program yang menggunakan dana publik dapat diawasi bersama dan terhindar dari konflik kepentingan maupun penyimpangan.
“Kami meminta seluruh pihak berani membuka informasi kepada publik. Jika ditemukan adanya pelanggaran yang ditutupi, mahasiswa akan kembali turun dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Fahri.
Aksi mahasiswa ini menjadi bagian dari kritik publik terhadap tata kelola program pemerintah, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar