Laporan tersebut bermula dari peristiwa yang dialami Nur Alamsyah saat mendatangi kantor perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan tunggakan angsuran kendaraan miliknya. Namun menurut pengakuannya, upaya pembayaran tersebut justru berujung pada penguasaan kendaraan oleh pihak perusahaan pembiayaan.
Dalam keterangannya, Nur Alamsyah mengaku datang ke kantor leasing dengan itikad baik untuk membayar tunggakan angsuran yang telah menunggak selama dua bulan. Nilai tunggakan yang hendak dibayarkan disebut mencapai sekitar Rp10,8 juta.
Namun setibanya di kantor perusahaan pembiayaan, Nur mengaku diminta untuk melakukan pelunasan seluruh sisa kredit kendaraan yang nilainya mencapai sekitar Rp180 juta. Pihak leasing disebut beralasan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan objek pembiayaan dianggap berpindah tangan.
Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tersebut adalah satu unit mobil Daihatsu Rocky dengan nomor polisi KB 1568 QV yang masih terdaftar atas nama Nur Alamsyah.
Menurut Nur, kendaraan tersebut memang kerap digunakan oleh kakak kandungnya, namun tidak pernah diperjualbelikan maupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Kuasa Hukum Pertanyakan Prosedur Penarikan
Kuasa hukum Nur Alamsyah, Wahyudi, menilai tindakan yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan patut dipertanyakan karena kliennya datang memenuhi panggilan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, bukan untuk menyerahkan kendaraan.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terjadi pengambilan kunci kendaraan yang sebelumnya berada di atas meja dengan alasan untuk melakukan pengecekan kendaraan.
"Klien kami tidak pernah menyerahkan kendaraan secara sukarela. Kunci kendaraan diambil dengan alasan pemeriksaan, kemudian kendaraan tidak lagi dapat dibawa pulang. Bahkan klien kami sempat diminta menandatangani sejumlah dokumen yang menurut pengakuannya tidak dijelaskan secara rinci," ujar Wahyudi.
Ia menjelaskan, setelah pertemuan tersebut kliennya pulang menggunakan transportasi daring karena tidak diperbolehkan membawa kendaraan. Pada keesokan harinya kendaraan tersebut diketahui sudah tidak lagi berada di lokasi kantor leasing.
Menurut Wahyudi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum tindakan yang dilakukan terhadap kendaraan milik kliennya.
"Klien kami hadir karena dipanggil untuk menyelesaikan tunggakan. Jika sejak awal tujuan akhirnya adalah penguasaan kendaraan, tentu hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku," katanya.
Klaim Kerugian dan Laporan Polisi
Atas peristiwa tersebut, Nur Alamsyah mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp170 juta. Ia kemudian membuat laporan ke Polresta Pontianak dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
Pihak kuasa hukum berharap laporan tersebut dapat ditangani secara profesional, objektif, dan independen oleh aparat penegak hukum sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara jelas.
Menurut Wahyudi, setiap tindakan penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memperhatikan hak-hak debitur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Jika memang terdapat pelanggaran prosedur, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Analisis Yuridis YLBH LMRRI Soroti Aspek Restrukturisasi dan Fidusia
Menanggapi perkara tersebut, Yayat Darmawi,SE,SH,MH Ketua DPD YLBH LMRRI Propinsi Kalimantan Barat menyikapi kejadian yang merugikan Nur Alamsyah Debitur dari PT TAF perusahaan Leasing yang melakukan penarikan mobilnya tanpa adanya toleransi yangmana toleransi itukan sudah diatur secara tegas berdasarkan Regulasi.
Aturan regulasi kredit yang semestinya lebih di kedepankan oleh Kreditur dalam melaksanakan Action sebelum dilakukannya eksekusi, yaitu mesti dilakukannya Restrukturisasi terlebih dahulu untuk memastikan situasi dan kondisi kemampuan serta i'tikad baik si debitur, kata yayat.
Di kasus Nur Alamsyah ini dia sebagai kreditur dari PT TAF yang telah menunaikan kewajibannya melebihi dari 50% mestinya hal tersebut menjadi pertimbangan, terlalu cepatnya PT TAF mengambil kesimpulan sepihak tanpa membuat kajian hukum kausalitasnya yang seharusnya keputusan penarikan kendaraan tersebut haruslah mengacu pada klausul fidusianya,agar dapat dijadikan dasar untuk membuat legal opinion [ LO ] dalam melaksanakan penarikan mobil si nur alamsyah, sebut yayat lagi.
Ketidak absahan secara hukum atas penarikan mobil debitur yang bernama nur alamsyah oleh Kreditur [ Finance ] PT TAF akan berdampak atau berakibat secara hukum dan memang harus di usut secara hukum bahwa eksekusi yang dilakukannya itu sah atau tidak dan dilakukan oleh pihak profesional yang telah terverifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Undang undang kah atau tidak, cetus yayat.
Menunggu Tanggapan Resmi Perusahaan
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Toyota Astra Financial Services (TAF) terkait laporan yang diajukan Nur Alamsyah maupun kronologi yang disampaikan oleh pihak pelapor.
Karena itu, seluruh informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih merupakan keterangan dari pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Pihak perusahaan tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kasus ini kini berada dalam penanganan Polresta Pontianak untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi.
0 Komentar