Dari Balik Jeruji Besi, Sahala Manalu Bersuara: "Apakah Kredit Macet Kini Sama dengan Korupsi?"
BENGKULU – Di balik tembok tinggi dan pintu besi Lembaga Pemasyarakatan Bentiring, Bengkulu, seorang mantan bankir menuliskan suara hatinya. Bukan sebagai pembelaan semata, melainkan sebagai sebuah pertanyaan besar yang ia tujukan kepada negara, para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan seluruh masyarakat Indonesia.
Namanya Sahala Manalu, mantan pegawai PT Bank BRI Agro (kini Bank Raya Indonesia Tbk). Saat ini ia menjalani hukuman sebagai terpidana dalam perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, dari balik sel penjara, ia mempertanyakan satu hal mendasar: apakah sebuah kredit macet yang lahir dari keputusan bisnis dapat serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi?
Dalam surat terbukanya yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Komisi III DPR RI, serta masyarakat Indonesia, Sahala mengisahkan perjalanan panjang yang membawanya dari ruang rapat perbankan menuju jeruji besi.
Dari Keputusan Bisnis ke Vonis Pidana
Kasus yang menjerat Sahala berawal dari pemberian fasilitas kredit refinancing perkebunan kelapa sawit senilai Rp48,7 miliar. Menurutnya, keputusan tersebut tidak lahir dari keputusan pribadi, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan analisis kredit, penilaian agunan, kajian risiko, hingga persetujuan kolektif berbagai pihak di lingkungan perbankan.
Agunan yang dijadikan jaminan bahkan disebut memiliki nilai sekitar Rp85 miliar, jauh melebihi nilai pinjaman yang diberikan.
Namun perjalanan bisnis tidak selalu berjalan sesuai perencanaan. Nasabah yang menerima fasilitas kredit tersebut kemudian mengalami gagal bayar sehingga kredit berubah menjadi kredit bermasalah atau macet.
Dalam dunia perbankan, kredit macet merupakan risiko bisnis yang dikenal dan diantisipasi melalui berbagai mekanisme manajemen risiko. Akan tetapi, bagi Sahala dan enam rekannya, kegagalan bisnis tersebut berujung pada proses hukum pidana.
Mereka didakwa, diadili, dan akhirnya divonis bersalah dalam perkara korupsi dengan dasar adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat kredit yang tidak kembali.
Sahala sendiri dijatuhi hukuman 5 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp1 miliar.
"Saya Tidak Pernah Mengambil Uang Negara"
Dalam suratnya, Sahala mengaku masih sulit memahami mengapa dirinya harus menyandang status koruptor.
Ia menegaskan bahwa selama proses persidangan tidak pernah ditemukan aliran dana ke rekening pribadinya, tidak ada bukti penerimaan suap, tidak ada gratifikasi, dan tidak ada saksi yang menyatakan dirinya memperoleh keuntungan pribadi dari proses pemberian kredit tersebut.
Menurutnya, satu-satunya fakta yang terjadi adalah kegagalan bisnis yang kemudian dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.
"Jika seseorang tidak pernah mengambil uang negara, tidak pernah menerima suap, tidak pernah menikmati gratifikasi, bahkan tidak pernah memiliki niat jahat, apakah pantas ia disebut koruptor?" tulisnya.
Pertanyaan itulah yang kini terus menghantuinya selama menjalani masa pidana.
Bayang-Bayang Kriminalisasi Profesional
Lebih jauh, Sahala menilai kasus yang dialaminya berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas bagi dunia usaha dan sektor keuangan nasional.
Menurutnya, apabila setiap keputusan bisnis yang berujung gagal dapat berakhir di meja hijau sebagai perkara korupsi, maka akan muncul ketakutan di kalangan profesional dalam mengambil keputusan.
Direksi, pejabat kredit, hingga pengambil kebijakan di berbagai sektor berpotensi menjadi sangat berhati-hati hingga kehilangan keberanian dalam menjalankan fungsi bisnisnya.
Akibatnya, iklim investasi, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi dapat terdampak oleh kekhawatiran akan risiko kriminalisasi terhadap keputusan bisnis yang sebenarnya diambil dengan itikad baik.
"Yang kami takutkan bukan hanya nasib kami, tetapi masa depan para profesional yang bekerja dengan integritas namun hidup dalam bayang-bayang ancaman pidana ketika sebuah keputusan bisnis gagal," tulisnya.
Keadilan yang Tidak Hanya Berbasis Pasal
Di dalam lapas, Sahala mengaku menyaksikan dampak psikologis dan fisik yang dialami para rekannya sesama terpidana.
Salah satu rekannya disebut telah meninggal dunia selama proses hukum berlangsung. Sementara yang lain kini menderita berbagai penyakit serius akibat usia dan tekanan panjang yang harus dihadapi.
Karena itu, ia meminta agar negara mampu membedakan secara tegas antara tindak pidana korupsi yang mengandung unsur niat jahat, penyalahgunaan wewenang, suap, atau penggelapan, dengan risiko bisnis yang muncul dalam aktivitas ekonomi yang sah.
Sahala menegaskan dirinya tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun menurutnya, pemberantasan korupsi harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan.
"Hukum memang harus tegas terhadap koruptor. Tetapi hukum juga harus mampu melindungi mereka yang bekerja dengan itikad baik dan integritas," ujarnya.
Sebuah Pertanyaan untuk Negara
Di penghujung suratnya, Sahala tidak meminta pembebasan ataupun pengampunan. Ia hanya menitipkan satu pertanyaan kepada para pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaan yang menurutnya lebih besar dari sekadar perkara yang sedang ia jalani.
"Jika seseorang tidak pernah mencuri, tidak pernah menerima, dan tidak pernah berniat jahat, mengapa ia harus disebut koruptor dan dibuang dari kehidupannya?"
Pertanyaan itu kini menggema dari balik jeruji besi Lapas Bentiring, Bengkulu.
Sebuah pertanyaan yang bukan hanya menyangkut nasib satu orang, melainkan juga menyentuh perdebatan besar mengenai batas antara risiko bisnis, kesalahan profesional, dan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia.
(Fredy Legito)
0 Komentar