Pontianak – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat berpotensi menghentikan operasional sementara akibat belum masuknya dana operasional ke rekening satuan kerja masing-masing. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi yang selama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah SPPG yang belum menerima pencairan dana operasional dari pemerintah pusat. Akibatnya, beberapa satuan pelayanan yang telah siap menjalankan tugasnya terpaksa menunggu kepastian anggaran sebelum dapat beroperasi secara penuh.
"Sampai hari ini yang sudah mendapatkan SK operasional dan telah beroperasi ada 510 SPPG aglomerasi. Namun belum semuanya bisa operasional, terutama SPPG yang baru karena masih menunggu pembuatan virtual account dan instruksi operasional dari BGN," ujar Agus Kurniawi saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Senin (8/6/2026).
Meski demikian, Agus memastikan bahwa hingga saat ini layanan SPPG di Kalimantan Barat masih berjalan normal. Belum ada laporan penghentian operasional secara menyeluruh seperti yang sempat terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia.
"Khusus di Kalbar, SPPG masih operasional seperti biasa. Hanya memang ada beberapa SPPG yang uang operasionalnya belum masuk," katanya.
Menurut Agus, pihak BGN Kalbar telah melakukan pendataan terhadap seluruh SPPG yang belum menerima dana operasional dan melaporkannya berdasarkan wilayah kabupaten maupun kota. Langkah tersebut dilakukan agar proses pencairan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Ia menegaskan bahwa operasional SPPG sangat bergantung pada dana yang disalurkan pemerintah. Berbeda dengan lembaga usaha pada umumnya, pengelola SPPG tidak memiliki ruang untuk menggunakan dana talangan dalam menjalankan kegiatan pelayanan sehari-hari.
"Kalau dananya sudah masuk, operasional akan tetap berjalan. Tetapi jika belum masuk, maka SPPG terpaksa off sementara karena tidak bisa menggunakan dana talangan," tegasnya.
Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan program pemenuhan gizi, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat yang selama ini bergantung pada layanan SPPG. Jika keterlambatan pencairan anggaran berlangsung lebih lama, sejumlah satuan pelayanan berpotensi menghentikan aktivitasnya hingga dana operasional tersedia.
BGN Kalbar berharap pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan proses pencairan anggaran yang masih tertunda sehingga pelayanan pemenuhan gizi tetap berjalan optimal dan tidak mengganggu target program nasional peningkatan gizi masyarakat.
Kepastian pencairan dana dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan operasional SPPG sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Fredy Legito
0 Komentar