PONTIANAK – Pendampingan hukum terhadap perkara antara Dafid Maulana dengan Mandiri Utama Finance (MUF) Pontianak resmi berakhir setelah Dafid Maulana menyatakan pencabutan surat kuasa terhadap DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat.
Pencabutan kuasa tersebut dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Dafid Maulana selaku pemberi kuasa. Dalam surat tersebut, Dafid menyatakan mencabut secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali seluruh kewenangan hukum yang sebelumnya diberikan kepada pihak penerima kuasa.
Adapun pihak yang sebelumnya menerima kuasa yakni Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H selaku Advokat di Kantor Hukum DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat serta tim pendamping hukum yang terdiri dari Kusnandar Darmawi, S.Psi, Fredy Legito, A.Md.Kom, dan Sy. Dwi Kurniawan sebagai asisten, staf pendamping, dan paralegal.
Dalam surat pencabutan kuasa tersebut ditegaskan bahwa sejak tanggal ditandatanganinya surat tersebut, seluruh kewenangan, hak, maupun tindakan hukum yang sebelumnya diberikan kepada DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi.
“Pihak kantor DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalbar tidak lagi berhak bertindak untuk dan atas nama saya (Dafid Maulana) ,” demikian salah satu poin dalam surat pencabutan kuasa tersebut.
Selain itu, Dafid Maulana juga menyatakan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan setelah tanggal pencabutan kuasa menjadi tanggung jawab dirinya (Dafid Maulana).
Dalam surat itu juga disebutkan bahwa kewajiban awal yang telah disepakati antara kedua belah pihak dinyatakan selesai, tanpa adanya tuntutan baik secara pidana maupun perdata.
Dafid juga menyatakan tidak akan melakukan tuntutan kembali terhadap biaya maupun pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima kuasa selama menjalankan proses pendampingan hukum (Legal Action).
Pencabutan kuasa tersebut dibuat dengan pernyataan bahwa keputusan dilakukan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun pengaruh dari pihak lain.
Sementara itu, Ketua DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H membenarkan adanya pencabutan surat kuasa tersebut.
Menurutnya, pihaknya menghormati keputusan Dafid Maulana sebagai pemberi kuasa sesuai prinsip hukum dan kebebasan setiap orang dalam menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.
“Pencabutan kuasa merupakan hak dari pemberi kuasa. Kami menghormati keputusan tersebut dan seluruh proses pendampingan hukum dinyatakan selesai sesuai dengan surat pencabutan kuasa yang telah dibuat,” ujar Yayat.
Dengan adanya pencabutan tersebut, DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, komunikasi, maupun pendampingan atas nama Dafid Maulana terkait persoalan dengan MUF.
Pihak YLBH LMRRI Kalbar menegaskan bahwa setiap tindakan hukum setelah pencabutan kuasa sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Dafid Maulana sebagai pihak yang bersangkutan.
(Redaksi)
0 Komentar