KAMPAR, RIAU – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas pertambangan guna mencegah praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul kegiatan inspeksi lapangan tim gabungan di Jalan Kisaran, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Jumat (12/6/2026), setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Dalam pemeriksaan lapangan, tim menemukan adanya kegiatan pertambangan yang diduga belum memenuhi kelengkapan perizinan. Atas temuan tersebut, aktivitas pertambangan dihentikan sementara hingga pihak terkait dapat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pemerintah menilai laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam mendeteksi aktivitas pertambangan yang berpotensi melanggar ketentuan.
Polisi Pamong Praja Ahli Muda Provinsi Riau, Maizar, mengatakan pengawasan pertambangan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan. Apabila menemukan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, segera laporkan agar dapat dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Satpol PP Provinsi Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang diterima akan menjadi bahan awal bagi tim pengawas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
“Informasi dari masyarakat membantu pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Provinsi Riau, Wan Saiful Effendi, menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang ikut berperan dalam menjaga sektor pertambangan agar berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, kegiatan pertambangan wajib memenuhi aspek legalitas, termasuk perizinan, standar operasional, serta ketentuan lingkungan hidup.
“Setiap informasi yang masuk akan kami tindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sudah sesuai ketentuan atau belum,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap sektor pertambangan menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan.
Masyarakat pun diimbau tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas pertambangan yang mencurigakan agar dapat segera ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Indri Oktaviani/ Fredy Legito
0 Komentar