KUBU RAYA, KALBAR — Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmennya agar seluruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya di hadapan DPRD Kubu Raya.
Penyampaian LPJ tersebut merupakan bagian dari kewajiban kepala daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan setelah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Sujiwo mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian tersebut menjadi penghargaan ke-12 kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Sujiwo, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya hasil kerja pemerintah daerah, tetapi merupakan buah kerja bersama antara eksekutif, legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, instansi vertikal, masyarakat, hingga insan pers.
“Opini WTP ini bukan hanya kerja saya dan jajaran pemerintah daerah, tetapi hasil kolaborasi seluruh pihak yang bersama-sama menjaga tata kelola pemerintahan,” ujar Sujiwo.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa predikat WTP bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, yang paling penting bukan hanya bagaimana pemerintah mendapatkan opini pemeriksaan yang baik, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang utama adalah bagaimana setiap rupiah yang digunakan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain membahas pertanggungjawaban keuangan daerah, Sujiwo juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan Pemkab Kubu Raya akan memperkuat penerapan konsep satu data dengan menjadikan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu rujukan utama dalam perencanaan pembangunan.
Meski demikian, Sujiwo menilai pemerintah daerah tetap membutuhkan data pembanding dari kondisi nyata di lapangan agar program yang dibuat tidak salah sasaran.
Ia mencontohkan sejumlah program sosial seperti bedah rumah yang membutuhkan validasi lebih mendalam karena terkadang data administrasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya.
“Data sangat menentukan kebijakan. Kalau data yang digunakan tidak tepat, maka keputusan dan program yang dibuat juga berpotensi tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk memperkuat validasi data masyarakat, Sujiwo menyebut pihaknya akan melibatkan unsur TNI dan Polri melalui jaringan Babinsa serta Bhabinkamtibmas yang berada hingga tingkat desa.
Menurutnya, informasi dari lapangan akan menjadi data pembanding agar setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ketika pemerintah membuat kebijakan lokal, harus ada data pembanding agar keputusan yang diambil tidak berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kondisi nyata masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berbasis data dapat terus diperkuat sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat.
(Fredy Legito)
0 Komentar