Ketapang, Kalimantan Barat – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, turun langsung ke Kecamatan Sungai Laur untuk merespons dinamika yang berkembang terkait terhentinya operasional SPBU 64.788.16 yang selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat setempat.
Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, sektor pertanian, dan transportasi tetap berjalan normal di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Bupati Alexander Wilyo menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional SPBU tersebut berkaitan dengan adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal yang sedang berlangsung terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran BBM.
“Terhentinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur terjadi seiring dengan adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran. Proses klarifikasi yang sedang berjalan merupakan ranah profesional yang harus dihormati, namun kebutuhan energi masyarakat tidak boleh ikut terhambat,” ujar Alexander Wilyo.
Melihat kondisi di lapangan, Bupati Ketapang memilih turun langsung untuk berdialog dengan para kepala desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah pihak terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak yang dirasakan masyarakat akibat terganggunya distribusi BBM.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Kabupaten Ketapang pada Selasa (9/6/2026) resmi mengirimkan surat kepada PT Pertamina Patra Niaga. Melalui surat tersebut, pemerintah daerah meminta agar segera disiapkan langkah-langkah darurat serta mekanisme distribusi alternatif guna menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat Sungai Laur dan wilayah sekitarnya.
“Kami telah berkoordinasi dan menyampaikan surat resmi kepada PT Pertamina Patra Niaga agar segera memformulasikan solusi yang tepat sehingga pasokan BBM tetap tersedia bagi masyarakat. Kebutuhan energi merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh terhenti,” tegasnya.
Alexander Wilyo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang menghormati sepenuhnya proses hukum maupun mekanisme pengawasan yang sedang berlangsung terhadap pengelolaan SPBU. Namun demikian, pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Pemerintah daerah menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap supremasi hukum yang sedang berjalan. Namun di sisi lain, kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat situasi yang terjadi,” katanya.
Menurut Bupati, keberadaan BBM memiliki peran strategis dalam menopang berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, kegiatan usaha mikro, hingga produktivitas sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Kecamatan Sungai Laur yang relatif jauh dari sejumlah SPBU lain di Kabupaten Ketapang. Apabila tidak segera ditemukan solusi, masyarakat dikhawatirkan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh BBM, yang pada akhirnya meningkatkan biaya transportasi dan biaya ekonomi masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat menanggung beban tambahan akibat keterbatasan akses BBM. Karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan ada solusi yang cepat, efektif, dan berpihak kepada kepentingan warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alexander Wilyo menyebut langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ketapang yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Pemerintah, kata dia, harus hadir di tengah masyarakat ketika terjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Di akhir keterangannya, Bupati Ketapang berharap PT Pertamina Patra Niaga dapat segera mengambil langkah strategis dan menghadirkan solusi yang transparan, profesional, serta berkelanjutan guna menjamin kelancaran distribusi BBM di Kecamatan Sungai Laur.
“Kami berharap kebutuhan masyarakat dapat segera teratasi dan distribusi energi kembali berjalan normal. Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus mengawal proses ini demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Fredy Legito Ketapang, 9 Juni 2026
0 Komentar