Bupati dan Wali Kota Se-Kalbar Pimpin HKTI, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
PONTIANAK – Seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Barat resmi didaulat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di masing-masing daerah. Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Abdul Kadir Karding, pada Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan DPD HKTI Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (27/6/2026).
Pelantikan tersebut turut disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan serta dihadiri para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, Dewan Pakar Pangan, dan jajaran pengurus HKTI dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar.
Salah satu kepala daerah yang dilantik adalah Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang kini menjabat Ketua DPC HKTI Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan HKTI menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan petani dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan sektor pertanian perkotaan.
"Pontianak memang bukan daerah dengan lahan pertanian yang luas. Namun pertanian perkotaan tetap memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan lahan terbatas, dan peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ia menilai karakter Kota Pontianak menuntut pengembangan sektor pertanian yang lebih inovatif melalui konsep urban farming, hidroponik, pertanian organik, pemanfaatan pekarangan, hingga teknologi pertanian modern yang sesuai dengan kondisi perkotaan.
"Yang terpenting setelah pelantikan ini adalah kerja nyata. HKTI harus hadir memberi manfaat bagi petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun sektor pertanian," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa yang juga menjabat Ketua DPC HKTI Kabupaten Landak menyatakan keikutsertaannya dalam Musda HKTI Kalbar menjadi momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai lembaga untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian.
Karolin berharap kolaborasi antara HKTI, Badan Karantina, pemerintah daerah, dan petani mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pertanian kita tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara lama. Modernisasi harus menjadi prioritas agar petani mampu naik kelas menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing," katanya.
Ia menegaskan hasil konsolidasi dalam Musda HKTI Kalbar akan segera diimplementasikan di Kabupaten Landak melalui berbagai program yang berpihak kepada petani.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding menekankan bahwa regenerasi petani menjadi salah satu agenda utama organisasi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak petani muda yang mampu memanfaatkan teknologi modern sehingga sektor pertanian menjadi profesi yang menjanjikan.
"Kita ingin melahirkan petani-petani muda yang sukses. Di sejumlah negara, anak muda mampu memperoleh penghasilan besar dari sektor pertanian. Ini menjadi tugas HKTI untuk melakukan kaderisasi," ujarnya.
Karding menilai penunjukan bupati dan wali kota sebagai Ketua DPC HKTI merupakan langkah strategis karena kepala daerah memahami langsung kondisi masyarakat serta persoalan yang dihadapi petani di wilayahnya.
"Kebijakan pemerintah daerah dengan program HKTI dapat berjalan searah untuk mendukung swasembada pangan nasional. Kalbar memiliki potensi besar dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa HKTI merupakan organisasi profesi yang fokus memperjuangkan kepentingan petani, bukan organisasi politik.
Menurutnya, kepala daerah yang memimpin HKTI diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan pupuk bersubsidi, benih unggul, sarana produksi pertanian, hingga penanganan gagal panen.
"HKTI harus menjadi mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani. Dengan kepala daerah sebagai ketuanya, berbagai persoalan di lapangan dapat lebih cepat ditindaklanjuti sehingga target swasembada pangan dapat tercapai," ujar Norsan.
Melalui kepengurusan baru tersebut, HKTI Kalimantan Barat diharapkan semakin berperan dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian, meningkatkan produktivitas petani, serta mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Fredy Legito
0 Komentar