JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) resmi melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan ini dilakukan dengan metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah maupun tempat usaha untuk memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Pelaksanaan sensus yang dilakukan secara door to door sempat membuat sebagian warga bertanya-tanya mengenai tujuan pendataan tersebut. BPS menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena kegiatan ini bukan berkaitan dengan urusan pajak, melainkan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data.
Petugas sensus akan mendata berbagai jenis kegiatan ekonomi, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kecil, usaha rumahan, pekerja sektor informal, hingga perusahaan berskala besar.
Selain pelaku usaha, pendataan juga mencakup kondisi ekonomi rumah tangga secara umum agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Data Dijamin Rahasia
BPS mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.
Data yang dikumpulkan, kata BPS, memiliki perlindungan hukum dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, penyusunan program, serta perencanaan pembangunan nasional.
Masyarakat tidak perlu takut memberikan informasi karena data sensus tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak.
“Data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan pembangunan,” demikian penjelasan BPS terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Petugas Mendatangi Warga dan Pelaku Usaha
Dalam pelaksanaannya, petugas akan mendatangi berbagai lokasi usaha dan rumah tangga untuk melakukan pendataan.
BPS menyebut masih banyak pelaku usaha, terutama sektor UMKM, yang belum tercatat secara lengkap dalam data pemerintah. Padahal, sektor tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pendataan ini diharapkan mampu memberikan gambaran lebih akurat mengenai jumlah usaha, jenis kegiatan ekonomi, tenaga kerja, serta potensi ekonomi di berbagai daerah.
Puluhan Ribu Petugas Dikerahkan
Di sejumlah daerah, ribuan petugas telah diterjunkan untuk mempercepat pelaksanaan sensus.
Di Jawa Tengah misalnya, BPS mengerahkan sekitar 36.000 petugas untuk melakukan pendataan di 35 kabupaten/kota selama periode pelaksanaan sensus.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi meminta masyarakat mendukung kegiatan tersebut dengan menerima petugas dan memberikan data yang benar.
Ia menyampaikan bahwa hasil sensus akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam mengambil kebijakan ekonomi.
Kenali Ciri Petugas Resmi
BPS juga mengingatkan masyarakat agar tetap melakukan pengecekan identitas petugas sebelum memberikan data.
Petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 memiliki sejumlah tanda pengenal, antara lain:
- Membawa ID Card resmi petugas sensus
- Menggunakan atribut atau rompi dengan logo BPS dan Sensus Ekonomi 2026
- Membawa surat tugas resmi dari BPS
Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas sensus namun tidak dapat menunjukkan identitas resmi.
Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh data terbaru mengenai kondisi ekonomi Indonesia, termasuk perkembangan UMKM, sektor usaha, tenaga kerja, dan potensi ekonomi daerah.
BPS menegaskan partisipasi masyarakat sangat penting agar hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata dan menjadi dasar pembangunan yang lebih tepat sasaran.
(Tim Redaksi)
0 Komentar