JAKARTA, 5 Juni 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah pengawasan intensif terhadap PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) selaku pengelola platform pinjaman daring KoinP2P atau KoinWorks, menyusul penetapan dan penahanan sejumlah petinggi perusahaan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal serta pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama proses hukum berlangsung.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya telah memanggil para pemegang saham KoinWorks guna meminta pertanggungjawaban dan memastikan keberlangsungan operasional perusahaan.
“Sehubungan dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi DKI serta untuk menindaklanjuti pengaduan ke OJK, OJK telah memanggil pemegang saham,” ujar Friderica dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Jumat (5/6/2026).
Tiga Pengurus Jadi Tersangka
Dalam perkara yang tengah disidik, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta telah menetapkan tiga tersangka yang merupakan pengurus PT Lunaria Annua Teknologi, yaitu:
- BAA, Direktur Operasional PT LAT periode 2021 hingga sekarang;
- BH, Direktur Utama PT LAT periode 2015–2022 dan Komisaris PT LAT sejak 2022 hingga sekarang;
- JB, Direktur Utama PT LAT sejak 2024 hingga sekarang.
Ketiganya telah ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit yang melibatkan sebuah bank milik negara melalui skema kerja sama dengan platform fintech.
Penyidik menduga terdapat proses analisis pembiayaan yang tidak sesuai ketentuan serta penyaluran kredit kepada sejumlah nasabah yang dianggap melawan hukum. Saat ini aparat penegak hukum masih terus mendalami keterlibatan pihak lain serta menghitung potensi kerugian yang timbul.
OJK Tingkatkan Pengawasan
Selain memanggil pemegang saham, OJK juga meningkatkan pengawasan terhadap KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pindar.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menegaskan bahwa regulator mendukung proses hukum yang sedang berjalan sekaligus memastikan perlindungan terhadap pengguna layanan tetap terjaga.
“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Pindar),” ujarnya.
Menurut OJK, tanggung jawab menjaga keberlangsungan usaha tetap berada pada pemegang saham perusahaan meskipun sejumlah pengurus tengah menjalani proses hukum.
KoinWorks Hormati Proses Hukum
Menanggapi perkara tersebut, pihak KoinWorks menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Perusahaan menjelaskan bahwa perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi atau channeling bersama sebuah bank BUMN.
“KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” demikian pernyataan resmi perusahaan.
Kasus yang menjerat sejumlah petinggi KoinWorks ini menjadi perhatian serius di sektor teknologi finansial nasional karena dinilai menjadi ujian terhadap tata kelola industri fintech lending yang selama ini berkembang pesat di Indonesia.
OJK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus sekaligus menjaga agar operasional perusahaan dan perlindungan terhadap pengguna tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
0 Komentar